KPK Periksa Petinggi Berlian Kreasi Aneka Teknik

    Juven Martua Sitompul - 12 September 2019 11:31 WIB
    KPK Periksa Petinggi Berlian Kreasi Aneka Teknik
    Ilustrasi KPK - MI.
    Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Managing Director PT Berlian Kreasi Aneka Teknik, Darmawan Harijanto. Dia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap proyek baggage handling system (BHS) di PT Angkasa Pura Propetindo yang dilaksanakan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) Persero.

    “Diperiksa untuk tersangka AYA (Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II, Andra Y Agussalam),” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 12 September 2019.

    Febri tak memerinci hal-hal yang akan dikonfirmasi penyidik pada Darmawan. Kuat dugaan saksi mengetahui banyak ihwal kasus ini.

    KPK menetapkan Andra dan staf PT INTI, Taswin Nur, sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek BHS. Andra selaku penerima suap dan Taswin penyuap.

    Andra diduga mengarahkan PT Angkasa Pura Propertindo (PT APP) menunjuk langsung PT INTI sebagai penggarap proyek BHS. Proyek Rp86 miliar dioperasikan PT APP.

    Andra disinyalir mengarahkan Executive General Manager Divisi Airport Maintainance Angkasa Pura II, Marzuki Battung, menyusun spesifikasi teknis terkait proyek tersebut. Berdasarkan penilaian tim teknis PT APP harga penawaran PT INTI terlalu mahal.

    Andra juga diduga mengarahkan Direktur PT Angkasa Pura Propertindo, Wisnu Raharjo, mempercepat penandatanganan kontrak antara PT APP dan PT INTI. Tujuannya, agar down payment segera cair sehingga PT INTI bisa menggunakannya sebagai modal awal.

    Andra selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.

    Taswin sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id