Dewas KPK Jamin Aplikasi Izin Penyelidikan Aman Peretasan

    Candra Yuri Nuralam - 30 Januari 2020 08:47 WIB
    Dewas KPK Jamin Aplikasi Izin Penyelidikan Aman Peretasan
    Lambang KPK. Foto: MI
    Jakarta: Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjamin penggunaan aplikasi untuk perizinan penyelidikan kasus aman dari peretasan. Masalah ini sudah menjadi pertimbangan Dewas.

    "Nanti bagian IT (teknologi informasi) yang sudah mempersiapkan (penangkalnya)," kata anggota Dewas KPK Harjono kepada Medcom.id, Kamis 30 Januari 2020.

    Menurut dia, aplikasi disiapkan untuk memudahkan penyelidik untuk meminta izin. Dewas sudah mempertimbangkan serangan siber sebelum mengajukan penggunaan aplikasi itu.

    Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan peretasan aplikasi dalam perizinan penyelidikan bisa dikenakan ancaman pidana. Pelaku bisa diseret ke ranah hukum.

    "Kalau orang dalam (yang bantu meretas) dan teridentifikasi pastilah ada hukumannya. Bisa pelanggaran kode etik atau pidana itu yang penting," ujar Harjono.

    Harjono mengatakan hukuman yang diberikan akan menyesuaikan peran pelaku peretasan. Hal itu juga berlaku bagi orang dalam.

    Dewas menjamin aplikasi ini minim masalah. Aplikasi ini juga tidak akan bisa diunduh secara bebas oleh masyarakat.

    "Ya, pastinya aplikasi itu akan dirangcang secara khusus," tutur Harjono.

    Dewas Korupsi KPK sempat menekankan berpihak penuh kepada pengentasan rasuah. Tak ada sedikit pun upaya Dewas untuk menghambat KPK.
     
    "Tidak usah khawatir. Omong kosong orang bilang Dewas itu memperlama-lama. Eggak ada itu," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, Selasa, 14 Januari 2020.
     
    Menurut dia, ada kesepakatan antaranggota Dewan Pengawas tentang pemberian izin. Prosedur itu tak boleh lebih dari 24 jam. Ketetapan serupa berlaku untuk izin penyadapan, penyitaan, dan penindakan lain.
     
    "Kita sudah sepakati bagaimana prosedur meminta izin, dan bagaimana mengeluarkan izin dan itu sama sekali tidak menghambat," jelas dia.
     
    Untuk memuluskan perizinan, Tumpak tengah menginkubasi sebuah aplikasi. Dengan demikian, KPK bisa mengajukan izin dengan leluasa karena aplikasi berbasis digital.
     
    "Sehingga bisa memudahkan antarkami dengan penyidik walaupun dia di Papua sana bisa berhubungan dengan kami," kata dia.





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id