Rumah Sekda Jabar di Cimahi Digeledah

    Juven Martua Sitompul - 01 Agustus 2019 11:42 WIB
    Rumah Sekda Jabar di Cimahi Digeledah
    Juru bicara KPK Febri Diansyah - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa, di Cimahi. Penggeledahan ini lanjutan dari penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Bekasi, milik Lippo Group.

    "Setelah melakukan penggeledahan di dua lokasi kemarin, hari ini tim datangi rumah tersangka IWK di Cimahi untuk lakukan penggeledahan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2019.

    Tim lebih dulu menggeledah ruang kerja Iwa Karniwa di Gedung Sate, Jawa Barat, Rabu, 31 Juli 2019. Dari penggeledahan tersebut, tim menyita dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017.

    Tak hanya ruang kerja Iwa Karniwa, KPK juga melanjutkan penggeledahan di kantor Dinas Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan perkara.

    (Baca juga: Suap Meikarta Disebut untuk Kepentingan Korporasi)

    KPK telah menetapkan 11 orang tersangka dalam kasus suap Meikarta. Teranyar, KPK menetapkan Iwa dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto sebagai tersangka. 

    Iwa diduga menerima Rp900 juta untuk memuluskan Peraturan Daerah tentang RDTR Kabupaten Bekasi Tahun 2017. Sedangkan, Bartholomeus ditugaskan PT Lippo Karawaci untuk 'menyelesaikan' izin pembangunan Meikarta dari Neneng Hasanah Yasin yang saat itu menjabat sebagai bupati Bekasi.

    Iwa Karniwa disangkakan melanggar Pasal ‎12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Bartholomeus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1.



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id