Jaksa Agung Bahas Penegakan Hukum Lintas Negara di Singapura

    Ilham wibowo - 26 Juli 2018 03:02 WIB
    Jaksa Agung Bahas Penegakan Hukum Lintas Negara di Singapura
    Jaksa Agung M Prasetyo. MI/Susanto.
    Singapura: Jaksa Agung RI H.M. Prasetyo menghadiri meeting of attorneys general atau pertemuan Jaksa Agung se-Asean 2018 di Singapura. Acara tersebut mengangkat tema penguatan kerjasama penegakan hukum dalam pemberantasan kejahatan lintas negara 

    Prasetyo meyakini pertemuan ini akan menciptakan komitmen bersama dan meniadakan sekat-sekat perbedaan untuk menyerukan pesan yang kuat kepada semua pihak. Pertemuan dilakukan mulai 24-26 Juli 2018.  

    "Keanekaragaman sistem hukum dan batasan wilayah yurisdriksi justru akan menjadi kekuatan yang besar apabila dapat disatukan dan dikelola dengan baik, saling mengisi, melengkapi, mendukung dan saling membantu melalui koordinasi dan hubungan kerjasama yang dapat kita lakukan bersama-sama satu sama lain," ujar Prasetyo melalui keterangan tertulis, Rabu, 25 Juli 2018. 

    Dalam pertemuan tersebut, Jaksa Agung didampingi Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Umum Noor Rochmad, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Raja Nafrizal, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Darmawel, dan Asisten Khusus Jaksa Agung Asep N. Mulyana. Sudut pandang Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana terorisme, peredaran gelap narkotika, korupsi dan tindak pidana pencucian uang juga akan disampaikan. 

    Menurut Jaksa Agung, era revolusi industri generasi keempat yang ditandai dengan internet of think, ibarat pisau bermata ganda, karena selain kehadirannya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Namun, pemanfaatannya dilakukan untuk melakukan berbagai kejahatan lintas negara seperti halnya terorisme yang telah bermetamorfosa menjadi terorisme siber.

    "Dilakukan dalam dunia virtual untuk menyebarkan ancaman kekerasan, penyesatan melalui gambar, foto dan video yang pada gilirannya dapat menimbulkan kegaduhan dan ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah," jelas Prasetyo. 

    Menyikapi tren terkini kejahatan teror dan perkembangan paham radikal, pemerintah telah melakukan amandemen terhadap UU Pemberantasan Tetorisme, yang memuat pendekatan baru dan lebih proaktif dalam pencegahan, penanganan, dan pemberantasan kejahatan terorisme. Selain itu, telah dilakukan pendataan, inventarisasi serta pemblokiran situs radikal yang mengajarkan radikalisme, ujaran kebencian dan agitasi terorisme.

    Secara institusional, kejaksaan secara serius dan bersungguh-sungguh mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan terorisme, melalui pembentukan Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara, serta mengajukan tuntutan maksimal terhadap para pelaku kejahatan terorisme.

    Dalam presentasinya, Jaksa Agung juga mencermati fenomena kejahatan terorisme yang terjadi, utamanya melalui jalur-jalur perbatasan diantara negara ASEAN dan melakukan transaksi melalui dunia maya. Sehingga layak menetapkan kondisi darurat narkoba mengingat berbahayanya penyalahgunaan narkoba bagi kelangsungan generasi penerus bangsa.

    Selanjutnya, Prasetyo mengemukakan pentingnya untuk melakukan penindakan secara represif dan penegakan hukum preventif, yang diharapkan dapat menekan terjadinya tindak pidana korupsi.  Ia juga menjelaskan pentingnya melakukan penindakan secara represif dan penegakan hukum preventif, yang diharapkan dapat menekan terjadinya tindak pidana korupsi.

    Prasetyo mengingatkan kepada para Jaksa Agung dan penegakan hukum di ASEAN, untuk mengantisipasi fenomena kejahatan lintas negara yang dilakukan para pelakunya secara terorganisir, terstruktur, terencana, dan sistematis. Sehingga, tidak mudah diungkap dan dijangkau hanya oleh hukum satu negara saja.

    Oleh karenanya, perlu mengatasi dan mengantisipasinya secara komprehensif melalui pendekatan follow the suspect, follow the money & follow the asset. Progam Tabur 31.1 (tangkap buronan) oleh kejaksaan di seluruh Indonesia, merupakan seruan dan pesan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi para pelaku kejahatan.

    Jaksa Agung se-Asean diminta meningkatkan kerjasama formal seperti ekstradisi dan mutual legal assistance maupun nonformal prosecutor to prosecutor

    Ia mengajak seluruh peserta yang hadir untuk membuat komitmen  “Mutlak perlunya dibangun kerjasama hukum yang lebih kuat untuk mewujudkan kawasan ASEAN yang komdusif dan aman dari berbagai kejahatan serius lintas negara, sehingga tidak ada peluang dan tempat bagi para penjahat untuk melakukan kejahatannya," tandasnya. 




    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id