Polisi Gelar Perkara Kasus Indosurya Besok

    Siti Yona Hukmana - 02 Juni 2021 23:35 WIB
    Polisi Gelar Perkara Kasus Indosurya Besok
    Ilustrasi pemeriksaan. Medcom.id



    Jakarta: Bareskrim Polri bakal menggelar perkara kasus pengelolaan keuangan dan dana investasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Inti/Cipta besok Kamis, 3 Juni 2021. Gelar perkara untuk mempercepat proses P21 atau kelengkapan berkas perkara.

    "Kita rencanakan besok melakukan gelar perkara yang melibatkan pengawas internal, supaya pada saat berkas dilimpahkan ke Kejaksaan itu sudah tidak ada kesalahan lagi," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Helmy Santika di Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Rabu, 2 Juni 2021.

     



    Polisi menerima 19 laporan terkait kasus itu. Sebanyak 29 orang dilaporkan menjadi korban dengan total kerugian Rp196 miliar.

    Helmy memerinci dua kasus dilaporkan ke Bareskrim Polri. Sisanya diselisik Polda Sumatra Selatan dan Polda Metro Jaya.

    "Dalam pelaksanaannya ini kita lakukan penggabungan, karena hampir sama semuanya," ujar jenderal bintang satu itu.

    Sebanyak tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Ketua KSP Indosurya Henry Surya, Manager Direktur Koperasi Suwito Ayub, dan Head Admin June Indria. Bareskrim Polri juga menetapkan KSP Indosurya sebagai tersangka korporasi.

    (Baca: Bareskrim Gandeng Kejagung hingga OJK Usut Kasus Indosurya)

    Penyidik menyita sejumlah barang bukti. Antara lain rekening senilai Rp29 miliar, 46 kendaraan, dokumen-dokumen pembukaan rekening, dan lainnya.

    Polri juga mengembangkan kasus ini ke tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal ini untuk mengetahui kerugian negara dalam kasus ini.

    Polri membuka desk pengaduan laporan masyarakat. Pelayanan mempermudah korban berkomunikasi baik dengan polisi maupun Indosurya.

    "Data yang ada di desk pengaduan itu ada sekitar 1.200-an korban yang mengadu dan kerugian berkisar atau sampai kurang lebih Rp5 triliun," ujar Helmy.

    Helmy menuturkan sejumlah hal membuat proses penyidikan seperti jalan di tempat. Seperti pelacakan aset hingga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

    Namun, dia menegaskan PKPU tidak menghapus pidana. PKPU dan proses penyidikan bisa berjalan simultan. Modalnya saling menghormati mekanisme hukum.

    "Meski terkesan membuat penyidikan jadi lambat. Tetapi terhadap 15 laporan polisi sudah siap. Insyaallah Jumat (4 Juni 2021) akan kita kirim ke Kejaksaan (berkas perkaranya)," kata Helmy.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id