Dipecat, 57 Pegawai KPK Bakal Melawan

    Candra Yuri Nuralam - 16 September 2021 10:27 WIB
    Dipecat, 57 Pegawai KPK Bakal Melawan
    Ilustrasi KPK. Medcom.id/Fachri Auhdia Hafiez



    Jakarta: Sebanyak 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal tes wawasan kebangsaan (TWK) dipecat dengan hormat mulai 30 September 2021. Mereka tengah menyiapkan gugatan hukum dari pemecatan itu.

    "Kami akan melakukan perlawanan hukum," kata Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap kepada Medcom.id, Kamis, 16 September 2021.

     



    Yudi termasuk salah satu yang dipecat. Namun, dia belum menerima surat keputusan pemecatan.

    Yudi menyebut gugatan bakal dilayangkan saat surat keputusan sampai ke tangan pegawai. Dia tidak mengungkap lembaga yang dipilih untuk melancarkan gugatan.

    "Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan. Mengapa para pejuang antikorupsi, penyidik, penyelidik, dan pegawai lainnya yang selama belasan tahun ini telah memberantas korupsi namun pada kenyataannya malah diberhentikan dengan alasan TWK," ujar Yudi.

    Dia menegaskan TWK tidak bisa dijadikan dasar pemecatan. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan instruksi TWK tidak boleh dijadikan dasar pemecatan pegawai pada Mei 2021.

    Yudi juga meminta Kepala Negara mengambil tindakan. Saat ini, kata dia, cuma Presiden yang bisa menjadi harapan pegawai.

    "Kami berharap bahwa keputusan Presiden nanti adalah keputusan yang bijak demi upaya untuk menyelamatkan pemberantasan korupsi," tutur Yudi.

    Sebelumnya, 57 pegawai KPK gagal TWK dipecat. Mereka hanya bekerja sampai akhir bulan ini.

    "Memberhentikan dengan hormat kepada 51 orang pegawai kpk yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September 2021," kata Wakil Ketua KPK Alexandre Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 15 September 2021.

    Alex mengatakan ada tambahan enam orang pegawai yang ikut dipecat. Mereka semua ikut didepak dari KPK karena tidak mau ikut pelatihan bela negara.

    Mereka semua tidak akan bekerja lagi pada 1 Oktober. Pada 1 Oktober nanti, seluruh pegawai KPK sudah berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN).

    Baca: Novel Baswedan Pasrah
     

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id