Bupati nonaktif Lampung Utara Segera Diadili

    Fachri Audhia Hafiez - 17 Februari 2020 22:32 WIB
    Bupati nonaktif Lampung Utara Segera Diadili
    Ilustrasi. Dok MI
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas kasus dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perdagangan Lampung Utara. Kasus tersebut menjerat Bupati nonaktif Lampung Utara Agung llmu Mangkunegara.

    "Hari ini penuntut umum KPK telah melimpahkan berkas perkara untuk dugaan suap untuk proyek Dinas PUPR," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 17 Februari 2020.

    Berkas tiga tersangka lain yang juga terjerat dalam rasuah tersebut turut dilimpahkan. Ketiganya yakni mantan Kepala Dinas PUPR Lampung Utara, Syahbuddin; mantan Kepala Dinas Perdagangan Lampung Utara, Wan Hendri; dan orang kepercayaan Agung, Raden Syahril.

    "Sudah dilimpahkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Tanjung Pura," ujar Ali.

    Para tersangka sudah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bandar Lampung, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bandar Lampung.

    Bupati nonaktif Lampung Utara Segera Diadili
    Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri

    Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan enam tersangka. Mereka yakni Agung, Syahbuddin, Wan Hendri, Raden, dan pihak swasta, Chandra Safari serta Hendra Wijaya. 

    Agung diduga menerima suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan ‎Lampung Utara dari Chandra dan Hendra. Suap itu diterima melalui Syahbuddin, Wan Hendri, dan Raden.

    Suap Rp300 juta dari Hendra diterima Agung melalui Wan Hendri dan Raden. Uang diduga terkait tiga proyek di Dinas Perdagangan. 

    Proyek ini meliputi pembangunan pasar tradisional Desa Comook Sinar Jaya, Kecamatan Muara Sungkai, senilai Rp1,073 miliar. Ada pula pembangunan pasar tradisional Desa Karangsari, Kecamatan Muara Sungkai, senilai Rp1,3 miliar, dan biaya konstruksi fisik pembangunan pasar Rakyat Tata Karya sebesar Rp3,6 miliar.

    Agung juga menerima uang beberapa kali yakni Rp600 juta terkait proyek di Dinas PUPR. Pada September 2019, Agung kembali menerima Rp50 juta. Pada Minggu, 6 Oktober 2019, Agung diduga menerima Rp350 juta. Total Rp1 miliar sudah dikantongi Agung terkait proyek di Dinas PUPR.

    Agung dan Raden Syahril dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP. 

    Syahbuddin dan Wan Hendri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Chandra Safari dan Hendra Wijaya selaku penyuap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 atau huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id