Masa Penahanan Nurhadi Diperpanjang

    Fachri Audhia Hafiez - 22 Juni 2020 12:46 WIB
    Masa Penahanan Nurhadi Diperpanjang
    Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi saat akan dibawa ke rutan C1 cabang KPK. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono. Keduanya merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di MA pada 2011-2016.

    "Perpanjangan penahanan dilakukan karena penyidik masih memerlukan waktu penyelesaian berkas perkaranya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri, Jakarta, Senin, 22 Juni 2020.

    Masa penahanan Nurhadi dan Rezky ditambah 40 hari terhitung sejak Senin, 22 Juni 2020 hingga Jumat, 31 Juli 2020. Keduanya ditahan di rumah tahanan (Rutan) Gedung KPK Kavling C1 Jakarta Selatan.

    Baca: KPK Selisik Ihwal Rumah Persembunyian Nurhadi

    Nurhadi dan Rezky ditangkap KPK pada Senin malam, 1 Juni 2020. Keduanya ditangkap setelah masuk daftar pencarian orang (DPO) atau menjadi buron sejak pertengahan Februari 2020

    Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto lewat Rezky. Suap dimaksudkan memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait peninjauan kembali (PK) perkara di MA.

    Nurhadi juga diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, juga untuk permohonan perwalian.

    Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara itu, Hiendra disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id