comscore

Sidang Uji Materi UU Pilkada Masuk Agenda Perbaikan Permohonan

Medcom - 22 Februari 2022 19:00 WIB
Sidang Uji Materi UU Pilkada Masuk Agenda Perbaikan Permohonan
Ilustrasi. Foto: MI/Susanto
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang kedua uji materi atau judicial review Pasal 201 Ayat (10) dan ayat (11) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). Sidang perkara bernomor 15/PUU-XX/2022 itu beragendakan perbaikan permohonan. 

Kuasa hukum pemohon Sulistyowati mengatakan perbaikan permohonan yang dimaksud terkait legal standing para pemohon mengenai kerugian konstitusional yang diderita disertai bukti-bukti pendukung. Berikutnya adalah upaya mempertajam isi permohonan dalam posita atau pokok perkara, yaitu adanya elaborasi mengenai pemilihan umum (pemilu) serentak.
"Para pemohon memahami bahwa Pilkada Serentak 2024 menyebabkan mereka tidak bisa menggunakan haknya pada 2022 atau 2023," kata Sulistyowati, melalui keterangan tertulis, Selasa, 22 Februari 2022.

Sulistyowati berharap majelis hakim mengabulkan permohonan. Harapannya, kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2022 dan 2023, dapat ditunjuk menjadi penjabat kepala daerah guna menyiapkan Pilkada Serentak 2024.

"Artinya, penjabat kepala daerah yang berasal dari ASN dikesampingkan," kata dia.

Jika dilihat aturan sejak awal, kata Sulistyowati, kepala daerah tidak boleh merupakan anggota TNI, anggota Polri, maupun ASN. Hal ini tertuang di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada.

"Jika menjabat, maka yang bersangkutan harus mengajukan surat pengunduran diri," kata dia.

Baca: MK Tolak Gugatan UU Tipikor yang Diajukan Terpidana Korupsi

Sulistyowati juga mempertanyakan mengapa penjabat kepala daerah berasal dari unsur-unsur itu. Padahal, dalam Pasal 70 ayat (1) UU Pilada jelas dinyatakan bahwa kandidat tidak diperbolehkan melibatkan pejabat BUMN, BUMD, TNI, Polri, ASN, hingga kepala desa, dan perangkatnya saat berkampanye.

"Lantas, bagaimana bisa penunjukan penjabat dari ASN diperbolehkan, sedangkan dalam kampanye ketika pemilu saja keterlibatan mereka dilarang," jelas dia.







Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id