comscore

Ombudsman Beberkan 3 Dugaan Malaadministrasi Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan

Theofilus Ifan Sucipto - 06 Juli 2022 12:19 WIB
Ombudsman Beberkan 3 Dugaan Malaadministrasi Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan
Anggota Ombudsman Hery Susanto saat merilis laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Juli 2022. Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto.
Jakarta: Ombudsman menemukan dugaan malaadministrasi pelayanan oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK). Temuan ini berdasarkan penyelidikan Ombudsman pada Oktober hingga November 2021.

"Kami menyimpulkan dalam pelaksanaan pelayanan kepesertaan dan penjaminan sosial, BPJS TK terbukti ada malaadministrasi," kata anggota Ombudsman Hery Susanto saat merilis laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Juli 2022.
Hery mengungkapkan ada tiga bentuk malaadministrasi. Pertama, soal kompetensi. BPJS Ketenagakerjaan dinilai tidak kompeten dan optimal dalam mengakuisisi kepesertaan peserta penerima upah (PPU) dan peserta bukan penerima upah (PBPU).

"Kemudian lemah dalam pengawasan kepatuhan terhadap perusahaan serta kurang program sosialisasi dan edukasi kepada peserta dan masyarakat," papar dia.

Bentuk lainnya ialah sumber daya manusia (SDM) pelayanan yang kurang optimal. Hal itu menyebabkan hak-hak peserta terhambat.

Malaadministrasi kedua, adanya penyimpangan prosedur. Contohnya, tidak ada akuntabilitas oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Agen Perisai. Agen Perisai merupakan agen penggerak jaminan sosial yang melakukan edukasi soal program BPJS TK.
 

Baca: Ombudsman Minta Pemerintah Perbaiki Tata Kelola CBP


Berikutnya, pencairan klaim secara kolektif melalui HRD perusahaan. Padahal, hubungan kepesertaan adalah antara BPJS Ketenagakerjaan dengan peserta.

"Maka proses klaim seharusnya dilakukan kedua belah pihak, bukan melalui HRD," jelas Hery.

Contoh lainnya ialah perbedaan penetapan usia pensiun antara BPJS Ketenagakerjaan dan perusahaan. Usia pensiun versi BPJS Ketenagakerjaan 57 tahun, sedangkan versi perusahaan 55 tahun.

"Maka terjadi kekosongan manfaat pensiun selama dua tahun yang merugikan peserta," tutur Hery.

Bentuk malaadministrasi ketiga, yakni penundaan berlarut. Hal itu terjadi saat melayani pencairan klaim manfaat seperti jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kematian (JKM).

Penyelidikan dilakukan pada Oktober hingga November 2021 di 12 provinsi. Mulai dari DKI Jakarta, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Banten, Bali, Riau, hingga Sulawesi Selatan.

Ombudsman memeriksa dokumen, meminta keterangan sejumlah pihak, hingga mengecek langsung ke lapangan. Objek penelitiannya ialah 11 kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan, 12 kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, HRD perusahaan, hingga serikat pekerja.

(AGA)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id