Pengamat: TNI-Polri Konflik, Rakyat Jadi Korban

    Hardiat Dani Satria - 24 November 2014 17:35 WIB
    Pengamat: TNI-Polri Konflik, Rakyat Jadi Korban
    Prajurit TNI dan personel Polri sedang beratraksi bersama--Antara/Rudi Mulyas



    medcom.id, Jakarta: Konflik TNI dan Polri kerap pecah karena persoalan sepele. Rakyat, yang seharusnya mengantongi jaminan keamanan dari dua lembaga ini justru jadi korban. Rasa aman yang jadi hak rakyat terampas.

    "Konflik ini bukan penderitaan polisi atau tentara tapi penderitaan rakyat. Rakyat menderita karena dia tertekan dan terteror oleh aparat-aparat negara," kata pengamat keamanan, Hari Prihartono saat konferensi pers di Kontras, Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2014).

     



    Hari menuturkan, sebenarnya, Kabinet Kerja diisi beberapa personal yang fasih dan punye kompetensi mengatasi permasalahan di bidang pertahanan dan militer.

    Sumber daya itu mesti dimanfaatkan dan dioptimalkan guna menyudahi konflik TNI-Polri. Keberadaan individu-individu tersebut untuk mengkaji akar permasalahan dari konflik menahun ini.  

    Jika ternyata tak dimaksimalkan, keberadaan orang-orang itu akan menjadi percuma. Dan pada akhirnya pemerintahan saat ini sama dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Tak bisa mengatasi konflik yang mengakar.  

    "Kabinet yang dibangun tidak lebih baik dari kabinet sebelumnya. Selain itu pemerintahan ini juga tidak akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan ketika dia tidak mau memasuki akar masalah," imbuh Hari.

    Di sisi lain, masih menurut Hari, pemerintah mesti berani mengambil risiko untuk menuntaskan konflik antara TNI dan Polri, apapun itu. Pemerintah juga jangan terlalu berhitung biaya untuk mengakurkan dua insitusi ini.

    "Karena ini tentang keamanan untuk rakyat," tuturnya.

    Hari mengatakan untuk menciptakan situasi aman dan stabil, pemerintah perlu membentuk tim investigasi independen yang melibatkan beberapa lembaga.

    Misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komnas HAM dan kalangan akademisi. Selanjutnya, pemerintahan Jokowi perlu melakukan reformasi di sektor keamanan. Kebijakan tersebut untuk mempertegas konsep "Tentara dan Polisi yang handal" dapat terwujud.

    "Membangun tentara non politik dan non bisnis itu harus diwujudkan. Regulasinya ada tapi implementasinya masih nol," pungkas Hari.

    (KRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id