Banding Ditolak, Imam Nahrawi Tetap Divonis 7 Tahun

    Fachri Audhia Hafiez - 09 Oktober 2020 00:54 WIB
    Banding Ditolak, Imam Nahrawi Tetap Divonis 7 Tahun
    Ilustrasi: Medcom.id
    Jakarta: Banding terpidana suap dan gratifikasi pengurusan proposal hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Imam Nahrawi, kandas. Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menolak upaya hukum eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu. 

    "Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Juni 2020 Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2020.PN Jkt.Pst," bunyi amar putusan majelis hakim tinggi dikutip Medcom.id dari laman Direktori Putusan Mahkamah Agung, Kamis, 8 Oktober 2020.

    Majelis hakim banding terdiri dari Achmad Yusak sebagai hakim ketua. Kemudian kursi hakim anggota diduduki Brlafat Akbar dan Reny Halida Ilham Malik.

    Imam divonis tujuh tahun penjara serta denda Rp400 juta subsider tiga bulan kurungan di pengadilan tingkat pertama. Dia diwajibkan membayar uang pengganti Rp18.154.203.882. Permohonan justice collaborator (JC) Imam ditolak dan hak dipilih dalam jabatan publik dicabut lima tahun.

    Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu terbukti menerima suap Rp11,5 miliar dari Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Johny E Awuy. Uang mengalir ke Imam secara bertahap.

    Imam juga terbukti menerima gratifikasi Rp8,34 miliar dari sejumlah pejabat Kemenpora dan KONI. Fulus itu diterima melalui asisten pribadi Imam, Miftahul Ulum.

    Baca: KPK Usut Dugaan Aliran Dana KONI ke Kejagung dan BPK

    Imam dinyatakan terbukti menerima suap dan melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu alternatif pertama.

    Dalam perkara gratifikasi, Imam dianggap melanggar Pasal 12B ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua.

    (OGI)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id