ICW: Staf Khusus KPK Pemborosan Anggaran

    Fachri Audhia Hafiez - 19 November 2020 10:55 WIB
    ICW: Staf Khusus KPK Pemborosan Anggaran
    Ilustrasi. Media Indonesia.
    Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai tidak ada urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan jabatan staf khusus di struktur organisasi internal. Jabatan khusus itu disebut membebani anggaran.

    "ICW menilai kebijakan ini hanya pemborosan anggaran semata," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 November 2020.

    Menurut Kurnia, keahlian staf khusus sejatinya telah dimiliki masing-masing bidang organisasi di KPK. Pasal 75 ayat (2) dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK mengatur keahlian yang mesti dimiliki staf khusus.

    Keahlian tersebut meliputi bidang teknologi informasi, sumber daya alam serta lingkungan, serta hukum korporasi dan kejahatan transnasional. Kemudian manajemen dan sumber daya manusia, ekonomi dan bisnis, dan keahlian lain sesuai kebutuhan KPK.

    ICW beranggapan KPK mestinya memperbaiki kebijakan di level pimpinan, bukan menambah jabatan staf khusus. Apalagi, kata Kurnia, kebijakan yang dikeluarkan pimpinan dinilai kerap subjektif.

    Baca: Menengok Aturan Staf Khusus KPK yang Dikritik Eks Komisioner

    Tanpa perubahan di level pimpinan, kehadiran staf khusus dianggap tidak menjadikan KPK lebih baik. ICW juga mendesak Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk memanggil para komisioner Lembaga Antikorupsi terkait dikeluarkannya Perkom Nomor 7 Tahun 2020.

    "Dewas segera bertindak dengan memanggil pimpinan untuk memberikan klarifikasi atas keluarnya Perkom 7 Tahun 2020 yang benar-benar melenceng jauh dari penguatan KPK," ujar Kurnia.

    KPK mengeluarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 sebagai restrukturisasi organisasi internal. Perubahan struktur ini menambah belasan jabatan baru di Komisi Antirasuah. Selain itu, nomenklatur beberapa jabatan berubah bahkan dihilangkan dari peraturan sebelumnya, yakni Perkom Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id