comscore

Kasus Suap Pajak, Pejabat DJP Alfred Simanjuntak Diadili Hari Ini

Fachri Audhia Hafiez - 26 Januari 2022 07:48 WIB
Kasus Suap Pajak, Pejabat DJP Alfred Simanjuntak Diadili Hari Ini
Tersangka sekaligus fungsional pemeriksa pajak pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II, Alfred Simanjuntak. Foto: medcom
Jakarta: Tersangka sekaligus fungsional pemeriksa pajak pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II, Alfred Simanjuntak, akan menjalani sidang perdana hari ini, Rabu, 26 Januari 2022. Dia akan menjalani sidang pembacaan dakwaan terkait kasus suap pajak.

"Sesuai penetapan majelis hakim, hari ini tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membacakan surat dakwaan untuk terdakwa," kata pelaksana tugas Plt juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri kepada Medcom.id, Rabu, 26 Januari 2022.
Alfred akan diadili bersama-sama Kepala Pajak Bantaeng Wawan Ridwan. Berkas dakwaan keduanya digabung dan tercatat pada nomor perkara 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst.

"Uraian lengkap dugaan perbuatan terdakwa akan dituangkan dalam surat dakwaan tersebut," ujar Ali.

Sidang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Berdasarkan laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, sidang akan digelar di Wirjono Projodikoro 1, pukul 10.00 WIB.

Baca: Tak Kunjung Tahan Alfred Simanjuntak, KPK Sebut Bukti Belum Komplet

Alfred ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada DJP. Perbuatan Alfred dilakukan bersama-sama Wawan Ridwan yang juga berstatus tersangka pada perkara ini.

Alfred diduga telah menerima SG$625 ribu untuk memainkan pajak perusahaan. Uang itu didapat dari tiga perusahaan yakni PT Jhonlin Baratama (JB), PT Gunung Madu Plantations (GMP), dan PT Bank Pan Indonesia (Panin Bank) pada kurun waktu 2016 dan 2017.

Alfred dan Wawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

(NUR)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id