Sepeda Lipat KSP Diminta Dicatat sebagai Barang Milik Negara

    Fachri Audhia Hafiez - 29 Oktober 2020 14:58 WIB
    Sepeda Lipat KSP Diminta Dicatat sebagai Barang Milik Negara
    Presiden Joko Widodo bersepeda di kawasan Istana Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 22 Agustus 2020. Foto: Istimewa
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau agar sepeda lipat yang diberikan untuk Kantor Staf Presiden (KSP) dicatat sebagai barang milik negara (BMN). Sehingga, sepeda tersebut bisa digunakan untuk keperluan institusi atau masyarakat.

    "Menjadi hibah kepada instansi yang harus dicatatkan sebagai BMN dan setelahnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan institusi dalam pelaksanaan tugas yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat," kata pelaksana tugas (plt) juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding saat dikonfirmasi, Kamis, 29 Oktober 2020.

    Ipi menjelaskan sebuah barang yang ditujukan kepada institusi dan bukan individu, maka tidak termasuk kategori gratifikasi. Sehingga, tidak wajib untuk dilaporkan kepada KPK.

    Kendati begitu, KPK minta kepada institusi yang menerima hadiah, sumbangan, hibah, atau filantropi dari masyarakat mengadministrasikan dan mempublikasikan penerimaan serta pemanfaatannya. Upaya ini sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.

    Baca: KSP Segera Laporkan Sumbangan Sepeda untuk Jokowi ke KPK

    "Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah," terang Ipi.

    Gratifikasi merupakan pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi ilegal bila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban. Sehingga wajib dilaporkan ke KPK.

    Jika tidak melaporkan dalam waktu 30 hari kerja, maka gugur ancaman pidananya. Bila tidak melaporkan maka terancam Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, menegaskan hadiah 15 sepeda lipat bukan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Awalnya beredar kabar sepeda itu untuk Kepala Negara dan mesti dilaporkan sebagai penerimaan gratifikasi.

    Sepeda tersebut pemberian dari Direktur Utama PT Roda Maju Bahagia Hendra dan CEO Damn! I Love Indonesia Daniel Mananta itu. Harga per unit sepeda diperkirakan Rp6 juta per unit.

    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id