Kejanggalan Kasus TPPU Wawan Bakal Diungkap

    M Sholahadhin Azhar - 14 November 2019 14:58 WIB
    Kejanggalan Kasus TPPU Wawan Bakal Diungkap
    Sidang terdakwa Tubagus Chaeri Wardana. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
    Jakarta: TB Sukamta, kuasa hukum terdakwa kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tubagus Chaeri Wardana (Wawan), menilai dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) janggal. Komisi disebut menyita aset yang tak terkait perkara Wawan.

    "Yang lebih parah lagi, KPK membesar-besarkan dan melakukan framing pencucian uang yang dilakukan klien kami mencapai Rp500 miliar," kata Sukamta di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 14 November 2019. 

    Sukamta menyebut KPK tak mempertimbangkan utang-utang Wawan utamanya kredit dari aset-aset yang disita. Sebab, aset tersebut tak sepenuhnya milik Wawan.

    "Karena ini menyangkut pihak ketiga atau kreditur karena diperoleh secara kredit. Klien kami dibebani dengan cicilan-cicilan yang asetnya disita KPK. Ini konyol," kata dia. 

    Sukamta mencontohkan sebuah unit mobil Nissan yang disita KPK. Wawan membeli mobil itu dengan cara kredit melalui Bank CIMB Niaga. Bank menyomasi Wawan atas pembelian itu.

    Pihak bank mendenda Wawan Rp3,8 miliar buat pembelian mobil seharga Rp900 juta itu. Mobil belum lunas dan telah disita KPK. 

    Sukamta mengatakan banyak kejanggalan dakwaan KPK dalam perkara kliennya. Hal tersebut akan dibeberkan dalam eksepsi atau keberatan. 

    "Betapa pihak KPK sangat berbuat tidak adil begi klien kami yang sudah menjalani masa hukuman lebih dari 5 tahun ini," kata dia.

    Kasus TPPU yang menjerat Wawan merupakan pengembangan dari kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar yang diduga menerima suap Rp1 miliar dari Wawan. Duit itu terkait sidang perkara gugatan Pilkada Lebak di MK pada 2013.
     
    Pada perkara ini, KPK menelusuri aset kekayaan Wawan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yaitu yang bersumber dari proyek-proyek yang dikerjakan perusahaanya, PT Bali Pacific Pragama (BPP). Adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah itu diduga telah mengerjakan sekitar 1.105 kontrak proyek dari Pemerintah Provinsi Banten dan beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Banten dengan total nilai kontrak sekitar Rp6 triliun dalam rentang waktu 2006-2013.



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id