Bamsoet Sebut RUU KKS Tangkal Ancaman Siber Multidimensional

    Gervin Nathaniel Purba - 12 Agustus 2019 13:49 WIB
    Bamsoet Sebut RUU KKS Tangkal Ancaman Siber Multidimensional
    Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menjadi narasumber Diskusi Publik dan Simposium Nasional Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS), di Jakarta, Senin, 12 Agustus 2019 (Foto:Dok.DPR)
    Jakarta: Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan pada era revolusi industri 4.0 saat ini, kedaulatan sebuah bangsa bukan hanya terletak pada penguasaan wilayah darat, laut, maupun udara saja. Melainkan juga pada ranah siber. 

    Berdasarkan penelitian Frost & Sullivan yang diprakarsai Microsoft pada 2018, kejahatan siber di Indonesia bisa menyebabkan kerugian mencapai Rp478,8 triliun (USD34,2 miliar). Di tingkat Asia Pasifik, kerugiannya mencapai USD1,745 triliun atau lebih dari tujuh persen dari total pendapatan domestik bruto (PDB) kawasan Asia Pasifik yang mencapai USD24,33 triliun. 

    Data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat, sepanjang 2018 ada sekitar 232 juta serangan siber menyerbu Indonesia. Hal tersebut tidak boleh dianggap remeh. Apalagi tren dunia ke depan tidak bisa dilepaskan dari internet dan transformasi teknologi informasi.

    "Di Indonesia saja, penetrasi pengguna internet berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 2018 mencapai 171,18 juta jiwa atau 64 persen dari total penduduk sebesar 264,16 juta jiwa. Oleh karena itu, fondasi keamanan dan ketahanan siber perlu diperkuat melalui undang-undang," ujar Ketua DPR RI yang akrab disapa Bamsoet, saat menjadi narasumber Diskusi Publik dan Simposium Nasional Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS), di Jakarta, Senin, 12 Agustus 2019.

    Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menyinggung terputusnya aliran listrik yang menyelimuti sebagian Jawa, beberapa waktu lalu. Peristiwa tersebut menimbulkan kehebohan dan mematikan aktivitas ekonomi masyarakat. 

    Melihat peristiwa itu, Bamsoet berujar, tidak tertutup kemungkinan suatu saat nanti aktivitas siber Indonesia tiba-tiba diserang. Jaringan telekomunikasi dan internet mati total. Digital perbankan kacau, radar militer maupun penerbangan sipil tidak bisa digunakan.

    "Bahkan lebih mengerikan, alat tempur seperti pesawat dan kapal selam dikendalikan dari luar negeri untuk melakukan serangan seperti melempar bom tanpa bisa dikendalikan oleh kita. Hal seperti itu bisa saja terjadi. Saat ini saja jika kita melaporkan kehilangan handphone atau mobil, dari kantor pusat bisa langsung 'dikunci' sehingga si pencuri tak bisa menggunakan. Oleh karena itu, ke depan saat membeli alat tempur atau sarana prasarana critical infrastructure dari luar negeri, beberapa codingnya harus diganti, sehingga pabrikan asalnya tak lagi punya kendali penuh. Sekaligus meminimalisir perbuatan jahat dari pihak-pihak yang tak bertanggung jawab," katanya.

    Guna memperkuat keamanan dan ketahanan Siber, RUU KKS telah diusulkan Badan Legislasi DPR RI terdiri atas 77 pasal dan 13 bab. RUU KKS  sudah disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI melalui Rapat Paripurna pada 4 Juli 2019. 

    Kehadiran RUU KKS merupakan upaya DPR RI dalam menguatkan fondasi keamanan dan ketahanan siber Indonesia agar mampu menghadapi ancaman yang bersifat multidimensi, baik dari dalam maupun luar negeri. 

    Sambil menunggu Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari pemerintah, DPR RI berharap proses kelahiran RUU KKS ini bisa mengakselerasi kematangan ekosistem keamanan dan ketahanan siber nasional.

    "Di samping itu, dengan adanya kebijakan di tingkat undang-undang, diharapkan pelaksanaan kekuasaan pemerintah di bidang keamanan dan ketahanan siber dapat selaras dengan penghormatan hak asasi manusia, kemandirian dalam inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemajuan perekonomian nasional," kata Bamsoet.

    Melalui RUU KKS, pemerintah juga bisa menjalankan diplomasi siber untuk memajukan kepentingan Indonesia dalam bidang Keamanan dan Ketahanan Siber pada tingkat internasional. Kerja sama dengan negara-negara lain sangat diperlukan, mengingat serangan siber seringkali dilakukan orang-orang dari lintas negara.

    "Diplomasi siber bisa dijadikan rangkaian diplomasi ekonomi, politik, maupun kebudayaan yang dijalankan pemerintah. Pengalaman yang telah dilalui memberikan pelajaran bahwa ancaman terhadap kedaulatan siber sangat nyata. Bahkan, menjadi salah satu ancaman nonmiliter terbesar bagi dunia," kata Bamsoet.



    (ROS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id