Sidang Eksepsi Kivlan Zen Ditunda

    Kautsar Widya Prabowo - 03 Oktober 2019 15:36 WIB
    Sidang Eksepsi Kivlan Zen Ditunda
    Terdakwa kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal Mayjen (Purn) Kivlan Zen (kursi roda) seusai menjalani sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 3 Oktober 2019. Foto: MI/Bary Fathahilah
    Jakarta: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta (PN Jakpus) Pusat Hariono menunda persidangan eksepsi atau nota keberatan terdakwa kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zen. Kuasa hukum Kivlan, Tonin Tachta, bermasalah soal legalitas advokat. 

    "Kami tegaskan di sini, kami tidak mencampuri urusan internal dari organisasi advokat. Namun, karena masing-masing pihak-pihak (jaksa) ada yang keberatan, memberikan tanggapan. Kami ingin masalah ini (legalitas advokat Tonin) lebih dulu diselesaikan," kata Hariono di PN Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Oktober 2019. 

    Jaksa penuntut umum (JPU) Fahtoni mempermasalahkan status Tonin yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dari Dewan Pengurus Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI) sebagai advokat selama dua tahun. Meski Tonin telah memberikan klarifikasi, Hariono meminta JPU dapat menghadirkan organisasi advokat itu. 

    Namun, Fahtoni menginginkan majelis hakim menetapkan status pengacara Tonin ilegal. Hakim enggan untuk mengabulkan permintaan tersebut. "Kami cuma formalitas, bukan materi saudara Tonin salah. Hal-hal yang dibantah saudara Tonin perlu kita minta penjelasan (organisasi advokat)," ungkap Hariono.

    Akhirnya, JPU Fahtoni menyanggupi untuk menghadirkan organisasi advokat KAI dalam kurun waktu satu minggu. "Karena ini belum selesai keabsahan eksepsi jangan diajukan sekarang," pungkas Hakim Hariono.

    Sidang berikutnya digelar Kamis, 10 Oktober 2019, dengan membacakan eksepsi dari mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen (Purn) Kivlan Zen. Penjelasan dari pengurus KAI juga diperdengarkan.

    Tonin Tachta diberhentian sementara alias vakum dari profesi pengacara oleh Dewan Pengurus Pusat Kongres Advokat Indonesia pada Jumat, 19 Juli 2019. Putusan itu termaktub dalam perkara kode etik profesi advokat nomor 157/DPP-KAI/KPO/DK/VII/2019.





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id