Kejagung Sebut Banyak Perbaikan dalam RKUHP

    Medcom - 17 Oktober 2019 19:28 WIB
    Kejagung Sebut Banyak Perbaikan dalam RKUHP
    Suasana Focus Group Discussion Media Group bertajuk RKUHP: Harapan dan Kenyataan di Gedung Media Indonesia, Jakarta. Foto Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli
    Jakarta: Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Jaksa Agung Muda Pembinaan Asep Nana Mulyana menyebut isi revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai lebih baik dari KUHP sebelumnya. Banyak ketentuan pidana yang mengalami perbaikan sehingga memudahkan dalam penegakan hukum.

    "Jika kita pahami secara komprehensif RUU RKUHP merupakan mahakarya besar. Sama halnya dengan kita menyusun UU No 8 Tahun 81 tentang KUHAP. Alasannya, dalam buku 1 belum terakomodir. Bukan hanya jumlah pasalnya lebih banyak namun juga tidak semata-mata menganut asas legalitas murni juga mengakomodir hukum adat dan kearifan lokal," kata Asep saat menjadi narasumber pada Focus Group Discussion Media Group bertajuk RKUHP: Harapan dan Kenyataan di Gedung Media Indonesia, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2019.

    Asep menjelaskan RKUHP juga mengadopsi asas universal untuk memudahkan penegakan hukum meski pelaku berada di luar negeri. Penindakan pidana sebelumnya sangat sulit dilakukan kepada warga negara Indonesia masuk dalam teritorial hukum negara lain. 

    KHUP lama, kata dia, menyulitkan penegak hukum mengantisipasi pelanggaran pidana. Sebab, penegak hukum  tidak bisa menangkap orang yang tengah mempersiapkan perbuatan melawan hukum. 

    Menurut dia, KUHP lama hanya mengatur menyangkut percobaan pidana, yakni ada niat, bukti perbuatan, dan terbukti itu merupakan kehendak pelaku. Pada RKUHP, lanjut dia, ada pasal yang bisa menindak orang yang terbukti mempersiapkan kejahatan. 

    "Jadi penegak hukum bisa menindak orang yang baru menyiapkan tangga saja contohnya, untuk mencuri. Kemudian juga itu melingkupi soal menyusun perencanaan, menciptakan kondisi baik untuk diri sendiri maupun orang lain berbuat pelanggaran pidana. Kalau melihat asas ini, RKUHP saat ini bukan hanya sebagai pemadam kebakaran, jadi sudah terjadi baru bisa ditindak tapi dalam rancangan itu jauh sebelum terjadi bisa ditindak," ujar dia.

    Dia juga menyoroti masalah pemidanaan terhadap korporasi yang diatur dalam RKUHP. Kepolisian selama ini sulit menangani pelanggaran pidana yang melibatkan lembaga baik yang berbentuk firma, perseroan, atau badan usaha lain.

    Dalam RKUHP, terang dia, terdapat pasal yang memberikan kewenangan bagi penegak hukum mengungkapkan kejahatan dari korporasi. "Ini yang sering menjadi hambatan kejaksaan untuk menindak perusahaan yang terlibat korupsi, misalnya. Itu seperti dalam menerapkan pasal 55, penyertaan, menggabungkan orang dengan lembaga karena tidak diatur," terang dia. 

    Tujuan pemidanaan juga bertambah yakni untuk menciptakan perdamaian. Ketika yang berperkara menyepakati perdamaian, penanganan perkara bisa berhenti.

    "Tidak hanya itu, masalah pemenjaraan juga kita atasi yang selama ini aturannya mendorong pada sanksi kurungan dan itu berujung pada persoalan overcrowded dan capacity lembaga pemasyarakatan. Itu melalui sanksi sosial atau denda untuk yang melanggar hukum dengan ancaman di bawah lima tahun" ujar dia.

    Dia mengaku salut dengan pakar hukum yang merumuskan RKHUP. Dia juga menegaskan pembahasan RKUHP ini dilakukan secara terbuka dan melibatkan banyak pihak.

    "Tidak benar tuduhan pembahasan RKUHP dilakukan di ruang gelap karena semua pihak dilibatkan bahkan kalau tidak datang atau telat kita tunggu. Belum lagi untuk mengantisipasi multi tafsir kita libatkan juga ahli bahasa," kata dia.

    Sementara itu, Direktur Yayasan YLBHI Asfinawati mengakui tidak semua isi dalam RKUHP buruk. Namun, menurut dia, sejumlah pasal-pasal yang kontroversial tetap harus mendapat sorotan serius.

    "Ada gejala besar, norma dan formulanya tidak jelas," ujar dia.

    Salah satunya Pasal 342 RKUHP yang dianggap tidak jelas. Pasal 342 RKUHP ayat 1 berbunyi, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang, menggunakan dan memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya yang berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan, memberikan bahan atau obat-obatan yang dapat membahayakan kesehatan hewan, memanfaatkan bagian tubuh atau organ hewan untuk tujuan yang tidak patut.

    Ayat 2 berbunyi, setiap orang yang menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan hewan atau produk hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya hewan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

    "Ada kegalauan dalam bungkus RKUHP. Bagaimana kita tahu (itu) suatu tindak pidana," kata dia.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id