NasDem: Tidak Ada Ruang Jual Beli PAW

    Antara - 10 Januari 2020 14:32 WIB
    NasDem: Tidak Ada Ruang Jual Beli PAW
    Gedung KPU. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla
    Jakarta: Sekretaris Fraksi Partai NasDem di DPR Saan Mustopa menegaskan tidak ada ruang jual beli penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. PAW sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). 

    "Sudah jelas aturan hukumnya. (PAW terjadi ) kalau yang terpilih berhalangan tetap, meninggal, dan mengundurkan diri, penggantinya adalah yang memiliki suara terbanyak kedua," kata Saan di Jakarta, Jumat, 10 Januari 2020.

    Pasal 426 Ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yang berhalangan tetap dapat diganti dengan calon bersuara terbanyak berikutnya dari partai politik dan daerah pemilihan (dapil) yang sama. Proses pergantian ada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Saan mengatakan aturan PAW dalam UU Pemilu sudah baku. Ada mekanisme internal bila partai politik (parpol) tidak menghendaki seorang menjadi pengganti.

    Ia mencontohkan parpol bisa meminta sang legislator mundur. Bila yang bersangkutan melakukan kesalahan, legislator bisa dipecat lalu dilanjutkan ke KPU.

    "Nanti KPU selama tidak ada gugatan hukum, langsung proses. Namun, kalau ada gugatan hukum, ditunda sampai selesai proses hukumnya," ujar dia.

    Menurut dia, seharusnya masing-masing pihak, seperti penyelenggara pemilu, partai politik, dan calon anggota legislatif (caleg), paham masalah ini. Mereka sejatinya sadar tidak ada ruang 'bermain' di level KPU untuk PAW.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar suap terkait PAW dalam operasi tangkap tangan, Rabu, 8 Januari 2020. Lembaga Antirasuah membekuk Komisioner KPU Wahyu Setiawan. 

    Perkara bermula kursi DPR dari Dapil Sumatra Selatan (Sumsel) I yang diraih caleg PDI Perjuangan, Nazarudin Kiemas, yang sudah meninggal dunia. KPU memutuskan caleg PDI Perjuangan Riezky Aprilia untuk menggantikan Nazarudin melenggang ke Senayan. 

    Sementara itu, PDI Perjuangan merekomendasikan calegnya, Harun Masiku, menggantikan Nazarudin. Harun diduga menyuap Wahyu demi mengupayakan PAW untuk kursi DPR yang diraih Nazarudin.

    Dalam OTT di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, KPK menyita uang Rp400 juta dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Sebelumnya, Wahyu juga diduga telah menerima suap Rp200 juta.
     
    KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus itu. Wahyu Setiawan dan orang kepercayaannya, sekaligus mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Agustiani Tio Fridelina, menjadi tersangka penerima suap.
     
    Kader PDI Perjuangan Harun Masiku dan pihak swasta, Saeful, menjadi tersangka penyuap. Saeful diduga bekerja sebagai salah satu staf di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.
     
    Wahyu, Agustiani, dan Saeful telah ditahan KPK. Sementara itu, Harun masih diburu Lembaga Antirasuah. KPK meminta Harun segera menyerahkan diri. 





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id