Eks Komisioner Apresiasi Cara KPK OTT Wahyu Setiawan

    Medcom - 13 Januari 2020 16:57 WIB
    Eks Komisioner Apresiasi Cara KPK OTT Wahyu Setiawan
    Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/1/2020) dini hari. Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
    Jakarta: Eks Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji mengapresiasi cara KPK menangkap tangan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Menurutnya, cara itu bagian dari upaya paksa untuk membuka perkara yang lebih besar.

    "Tindakan OTT oleh KPK terhadap WS (Wahyu Setiawan) dan tiga tersangka lainnya merupakan bagian pelaksanaan coercive force atau dwang middelen (upaya paksa) yang patut diapresiasi. Termasuk cara KPK membidik HM (Harun Masiku) yang disangkakan memberikan suap kepada WS," kata Indriyanto melalui keterangan tertulis, Senin, 13 Januari 2020.

    Menurutnya, upaya paksa ini harus dilanjutkan dengan penggeledahan maupun penyitaan yang fokus pada perkara. Artinya, hanya objek geledah yang terkait dengan perkara atau kasus secara individual yang dieksekusi.

    Merujuk pada KUHAP dan UU baru KPK, pelaksanaan lanjutan upaya paksa ini masih dalam batas dan konteks hukum yang berlaku. 

    "Jadi, objek geledah sebaiknya terbatas pada lokus secara individual, bukan pada kelembagaan seperti KPU maupun parpol dalam kasus penangkapan WS maupun HM. Ini untuk menghindari adanya praperadilan," kata Indriyanto.

    Ia melihat kasus Wahyu murni tanggung jawab pribadi, belum tercium ada keterlibatan lembaga KPU. "Karena itu, wajar saja KPK tetap melanjutkan tindakan upaya paksa dalam rangka pengembangan kasus ini."

    Pakar hukum pidana Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Abby Fattul, menyebut OTT atas Wahyu merupakan bukti keseriusan pimpinan baru KPK. Ia mendukung agar penggeledahan dan penyitaan terfokus pada objek yang tengah digeledah.

    "Ini untuk menghindari penyalahgunaan wewenang KPK dalam pelaksanaan upaya paksa. Saya juga khawatir nanti justru di-praperadilan-kan," katanya.

    KPK menangkap tangan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Rabu, 8 Januari 2020. Wahyu diduga menerima suap untuk mengupayakan pergantian antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif (caleg) PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatra Selatan I, Harun Masiku.
     
    KPK menyita uang Rp400 juta dalam pecahan mata uang dolar Singapura saat OTT di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Wahyu diduga telah menerima suap Rp200 juta.
     
    KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus itu. Wahyu dan orang kepercayaannya sekaligus mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Agustiani Tio Fridelina, menjadi tersangka penerima suap.
     
    Kader PDI Perjuangan Harun Masiku dan pihak swasta, Saeful, menjadi tersangka penyuap. Saeful diduga menjadi staf di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.

    Sebelumnya, KPK mengklarifikasi kabar gagalnya penggeledahan salah satu ruangan di kantor DPP PDI Perjuangan. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli menyebut kedatangan penyidik hanya ingin menyegel salah satu ruangan. 

    "Bukan penggeledahan, tapi mau buat KPK line. Jadi, untuk mengamankan ruangan," kata Lili di Gedung KPK Jakarta Selatan, Kamis, 9 Januari 2020.

    Lili mengamini penyidik sempat menyambangi kantor DPP PDIP terkait operasi tangkap tangan (OTT) komisioner KPU Wahyu Setiawan. Namun, ia membantah penyidiknya tak disertai surat tugas.

    "Surat tugasnya lengkap. Tapi, sekuriti (di kantor PDIP) harus pamit dulu ke atasannya," kata Lili. 



    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id