comscore

Divonis 10 Bulan, Jumhur Hidayat Tak Ditahan

Aria Triyudha - 11 November 2021 13:51 WIB
Divonis 10 Bulan, Jumhur Hidayat Tak Ditahan
Sidang pembacaan vonis petinggi KAMI Jumhur Hidayat. Ari Triyudha.
Jakarta: Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menjatuhkan vonis 10 bulan kepada petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat. Jumhur terbukti melakukan siaran tak lengkap terkait omnibus law UU Cipta Kerja.

"Menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan. Menetapkan pidana penjara dikurangi masa penahanan. Menetapkan terdakwa tidak ditahan," kata Ketua Majelis Hakim Hapsoro Widodo saat membacakan putusan di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis, 11 November 2021.

Majelis hakim menilai terdakwa Jumhur Hidayat tak terbukti menyebarkan berita bohong. Mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) itu melakukan siaran tak lengkap.

"Sementara dia (Jumhur) mengerti patut diduga akan menerbitkan keonaran sabagaimana dalam dakwaan alternatif pertama subsider," beber hakim.

Persidangan turut dihadiri Ibunda Jumhur, Ati Amiati Sobari, dan istri Jumhur, Alia Febiyani.

Putusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa. Jumhur dituntut tiga tahun penjara.

Dia dinilai terbukti melakukan tindak pidana menyiarkan berita bohong terkait Omnibus Law UU Ciptaker. Sehingga menciptakan keonaran di kalangan masyarakat.

Jumhur dinilai melanggar Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Jumhur didakwa menyebarkan berita bohong melalui akun Twitter miliknya @jumhurhidayat.

Terdapat dua kalimat yang dinilai berita bohong. Pertama, kalimat yang diunggah pada 25 Agustus 2020 pukul 13.15 WIB, Buruh bersatu tolak Omnibus Law yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa kuli dan terjajah.

Kedua, pada 7 Oktober 2020, pukul 08.17 WIB. Jumhur mencuit 'UU ini memang utk INVESTOR PRIMITIF dari RRC dan PENGUSAHA RAKUS. Kalau INVESTOR BERADAB ya seperti di bawah ini. 35 Investor Asing Nyatakan Keresahannya terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja, klik untuk baca: https://kmp.im/AGA6M2'.

Jaksa menilai hal itu memunculkan keonaran di tengah masyarakat. Sebab, unggahan Jumhur itu dipandang memicu protes masyarakat melalui unjuk rasa. Aksi ini di antaranya terjadi 8 Oktober 2020 dan berakhir ricuh.

Baca: Jumhur Hidayat Sebut Cuitan Soal Omnibus Law Tak Populer(REN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id