comscore

Hormati Putusan MK, DPR Pelajari Kembali UU Ciptaker

Anggi Tondi Martaon - 25 November 2021 17:44 WIB
Hormati Putusan MK, DPR Pelajari Kembali UU Ciptaker
DPR. Foto: MI/Bary Fathahilah
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Lembaga legislatif menghormati keputusan tersebut.

"Kami baru mendengar putusan dari MK juga yang baru diputuskan pada hari ini, tentunya kami menghormati keputusan MK yang bersifat final dan mengikat," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 November 2021.
Namun, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu meminta waktu untuk mempelajari putusan yang dibacakan pada hari ini. Dengan begitu, DPR bisa menyusun langkah merespon perintah MK.

Baca: Hormati Putusan MK, Pemerintah akan Perbaiki UU Cipta Kerja

"Sehingga kami juga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat," ujar dia.

MK menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. MK meminta aturan itu diperbaiki dalam dua tahun.

"Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan," ucap hakim konstitusi Anwar Usman dalam pembacaan putusan uji materi di Gedung MK, Kamis, 25 November 2021.

Anwar mengatakan UU Cipta Kerja masih berlaku sampai tenggat waktu perbaikan. Jika tidak diperbaiki, beleid tersebut menjadi inkonstitusional permanen.

Menurut Mahkamah, pembentukan UU Cipta Kerja dengan metode omnibus law menimbulkan ketidakjelasan. Perbaikan beleid harus menggunakan metode yang pasti, baku, dan standar sesuai Pasal 44 dan 64 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

"Baik penyusunan naskah akademik maupun rancangan UU dilakukan menurut Mahkamah harus sesuai teknik yang telah ditentukan sesuai asas aturan perundang-undangan," ujar hakim konstitusi Enny Nurbaningsih membacakan pertimbangan Mahkamah. 

(OGI)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id