35.676 Napi Dibebaskan Imbas Korona

    Candra Yuri Nuralam - 08 April 2020 11:22 WIB
    35.676 Napi Dibebaskan Imbas Korona
    Napi ujud syukur setelah dibebaskan dari Lapas Kelas I Tanjung Gusta, Medan. ANT/Sertianda Perdana
    Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah membebaskan lebih dari 35 ribu narapidana umum dan anak. Mereka bebas berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

    "Hingga hari ini (Rabu, 8 April 2020) sampai jam 09.00 tercatat sudah ada 35.676 narapidana dan anak yang mendapatkan hak asimilasi dan integrasi," kata Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Rika Aprianti di Jakarta, Rabu, 8 April 2020.

    Rika memerinci total keseluruhan narapidana umum dan anak yang mendapatkan hak asimilasi sebanyak 33.861 orang. Sebanyak 33.078 di antaranya merupakan narapidana umum.

    "Narapidana anak yang sudah mendapatkan hak asimilasi saat ini 783 orang," ujar Rika.

    (Baca: Jokowi Tegaskan Tak Akan Bebaskan Koruptor)

    Sementara itu, narapidana anak dan umum yang mendapatkan hak integritas mencapai 1.815 orang. Sebanyak 1.776 di antaranya merupakan narapidana umum.

    "Sedangkan narapidana anak yang mendapatkan hak integritas ada 39 orang," tutur Rika.

    Berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, narapidana dan anak mendapat asimilasi dengan ketentuan:
    1. Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai 31 Desember 2020,
    2. Anak yang masa pidananya jatuh sampai 31 Desember 2020,
    3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP Tahun 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing,
    4. Asimilasi dilaksanakan di rumah,
    5. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.

    Sementara pembebasan bagi narapidana dan anak melalui integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas) dengan ketentuan:
    1. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana,
    2. Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana,
    3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing,
    4. Usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan,
    5. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

    (REN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id