Dewas KPK Diminta Proaktif Kawal Etik

    Zakaria Habib - 13 Februari 2020 17:48 WIB
    Dewas KPK Diminta Proaktif Kawal Etik
    Eks Komisioner KPK Laode M Syarif. Foto: Medcom.id/Zakaria Habib
    Jakarta: Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta lebih aktif mengawasi kinerja pimpinan Lembaga Antirasuah tesebut. Dewas memiliki kewenangan untuk menilai kinerja pimpinan dan mengimplementasi kode etik agar lembaga tersebut tak melenceng.

    "Karena sekarang belum disusun kode etik yang baru, maka implementasi kode etik yg lama itu mereka bisa dilaksanakan," kata eks Komisioner KPK Laode M Syarif, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Februari 2020.

    Dia mengungkap Dewas KPK telah bekerja sebaik mungkin terkait kewenangan persetujuan penyadapan, penggeledahan, dan pencekalan. Laode dapat menyimpulkan hal ini berdasarkan komunikasi terbatas dengan dewas.

    Terkait dengan polemik izin dan lamanya prosedur penyadapan atau penggeledahan, Laode menilai hal ini berpulang ke inisiatif komisioner. Jika tak pernah ada penyadapan, berarti memang tidak ada permintaan izin ke dewas.

    "Yang saya dengar dari RDP beberapa minggu yang lalu di Komisi III, yang disampaikan pimpinan KPK waktu itu tidak ada penyadapan. Berarti kalau tidak ada penyadapan, tidak ada permintaan izin ke dewan pengawas," ujar Laode.


    Dewas KPK Diminta Proaktif Kawal Etik
    Dewas KPK. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar

    Awal Februari 2020, Ketua KPK Firli Bahuri dilaporkan Wadah Pegawai (WP) KPK ke dewan pengawas (dewas). Firli dan pimpinan KPK lain dinilai melanggar aturan terkait pengembalian penyidik Rossa Purbo Bekti ke Mabes Polri.
     
    "Pengembalian Kompol (Komisaris Polisi) Rossa Purbo Bekti menimbulkan banyak kejanggalan, mengingat tidak ada permintaan dari Kompol Rossa untuk kembali ke kepolisian," kata Ketua WP KPK, Yudi Purnomo Harahap, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2020.
     
    Pengembalian Rossa ke instansi asal menerut WP KPK tidak sesuai mekanisme. Masa tugas Rossa Purbo juga masih panjang hingga Rabu, 23 September 2020. Polri pun membatalkan permohonan penarikan melalui surat resmi Jumat, 21 Januari 2020, dan Sabtu, 29 Januari 2020.

    Anggota Dewan Pengawas, Albertina Ho, mengatakan tengah mempelajari informasi soal kasus ini untuk menentukan langkah selanjutnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
     
    "Pada prinsipnya, Dewas akan menjalankan tugas pengawasan dan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai sebagaimana diamanatkan," kata Albertina di Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020.





    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id