MAGHRIB 17:47

    Untuk Jakarta dan sekitarnya

    IMSAK 04:26
    SUBUH 04:36
    DZUHUR 11:53
    ASHAR 15:14
    ISYA 19:00

    Download Jadwal Imsakiyah

    Hak Politik Irwandi Diminta Dicabut

    Damar Iradat - 25 Maret 2019 22:54 WIB
    Hak Politik Irwandi Diminta Dicabut
    Terdakwa kasus suap DOKA 2018 dan kasus penerimaan gratifikasi pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Sabang, Irwandi Yusuf. Foto: Dhemas Reviyanto.
    Jakarta: Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut agar hak politik Irwandi Yusuf dicabut. Gubernur Aceh nonaktif itu diyakini telah menyalahgunakan jabatannya dan melakukan tindak pidana korupsi. 

    "Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok," kata Jaksa Ali Fikri saat membacakan surat tuntutan terhadap Irwandi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 25 Maret 2019.
    Menurut jaksa, sebagai gubernur seharusnya Irwandi bisa berperan aktif dalam bebas korupsi. Akan tetapi, faktanya Irwandi selama jalankan tugas menerima suap dan menerima gratifkkasi. 

    Jaksa menilai tepat, jika majelis hakim mencabut hak untuk dipilih dan menduduki jabatan publik. Ini untuk menciptakan efek jera bagi pelaku dan orang lain. 

    Tidak hanya itu, pencabutan hak dipilih juga untuk melindungi publik dari persepsi yg salah tentang calon pemimpin yang mengkhianati amanat publik dengan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

    "Selain itu pencabutan hak politik untuk menghindari jabatan publik dari orang yang pernah dihatuhi hukuman karena korupsi," kata dia.

    Baca: Irwandi Yusuf Dituntut 10 Tahun Penjara

    Sebelumnya, Irwandi Yusuf dituntut hukuman 10 tahun penjara. Ia juga dituntut membayar denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

    Jaksa meyakini Irwandi menerima suap sejumlah Rp1 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Uang itu diberikan agar Irwandi selaku Gubernur Aceh menyetujui program pembangunan dari DOKA Tahun 2018.

    Ahmadi dan staf khusus Irwandi Hendri Yuzal kemudian sepakat soal komitmen fee atas program pembangunan itu. Ahmadi pun menyanggupi dan menyerahkan uang Rp1 miliar kepada Teuku Saiful Bahri dan Hendri Yuzal.

    Jaksa melanjutkan, uang suap itu kemudian digunakan untuk membayar perjalanan umrah bersama istrinya, Steffy Burase. Uang itu juga digunakan untuk kegiatan Aceh Marathon yang digagas oleh Steffy.

    Baca: Catatan Keuangan untuk Irwandi Yusuf Disamarkan

    Selain perkara suap, Irwandi juga diyakini menerima gratifikasi sebesar Rp41,7 miliar selama menjabat Gubernur Aceh dari beberapa proyek yang dikerjakan pengusaha. Ia menjabat Gubernur Aceh dua kali, yakni pada periode 2007-2012 dan 2017-2022.

    Irwandi diyakini melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.



    (LDS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id