Penggunaan UU ITE Diminta Dihentikan Sementara

    Damar Iradat - 07 Maret 2019 17:44 WIB
    Penggunaan UU ITE Diminta Dihentikan Sementara
    Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti - Medcom.id/Lukman Diah Sari.
    Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil meminta Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ditinjau kembali. Undang-undang itu dinilai telah memakan banyak korban dan tidak tepat digunakan dalam negara yang memegang prinsip demokrasi.

    Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti menyebut sebaiknya UU ITE dicabut. Namun, jika pemerintah dan DPR belum bisa mencabut aturan tersebut, ada baiknya aturan tidak digunakan terlebih dahulu.

    "Sebuah pemerintahan demokratis seharusnya berkomitmen, kalaupun belum dicabut, UU ITE ini jangan digunakan dulu sebelum direview dan dilihat plus minusnya. Memang ini lebih banyak minusnya dari konteks demokrasi dan negara hukum," kata Bivitri ditemui di Gedung Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta, Kamis, 7 Maret 2019.

    Bivitri menuturkan dalam UU ITE terdapat pasal-pasal tertentu yang bisa disangkakan terhadap orang yang sebenarnya berpendapat atau sesuatu yang memang salah. Ia mencontohkan kasus Baiq Nuril yang beberapa waktu lalu dijerat UU ITE.

    (Baca juga: Jimly Setuju Pasal Karet UU ITE Direvisi)

    Padahal, menurut dia, Baiq Nuril yang merupakan mantan pegawai honorer di salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi korban UU ITE. Ia dituduh menyebarluaskan rekaman asusila yang dilakukan Kepala Sekolah SMA tersebut kepada dirinya.

    "Jadi menurut saya seharusnya sudah dicabut. Idealnya dicabut, paling tidak pasal-pasal itu tuh yang soal penyebaran," jelasnya.

    Kendati demikian, jika secara politik UU ITE masih belum bisa dicabut, Bivitri mengatakan, negara hukum seharusnya bisa membuat legal policy. Ia menyebut, Presiden Joko Widodo bisa memerintahkan kejaksaan dan kepolisian untuk sementara menghentikan penggunaan UU ITE. 

    "Karena ini sudah terlalu banyak makan korban. Kita jadi seenaknya mengadukan orang, ibaratnya ini, saya lagi diwawancara terus ada yang videoin, bisa saja tiba-tiba saya kena. Ini kan sangat bertentangan dengan konstitusi kita sendiri soal kebebasan berpendapat," tegas dia. 





    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id