Buronan Kasus Suap DPRD Sumut Serahkan Diri

    Hendrik Simorangkir - 11 Januari 2019 18:40 WIB
    Buronan Kasus Suap DPRD Sumut Serahkan Diri
    Ilustrasi. Medcom.id/M Rizal
    Tangerang: Tersangka kasus suap DPRD Sumatera Utara, Ferry Suando Tanuray Kaban, menyerahkan diri ke Polsek Kelapa Dua, Tangerang, Banten. Ferry sebelumnya menjadi buruan daftar pencarian orang (DPO) lantaran menerima suap atau hadiah dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

    Kasat Reskrim Polres Tangsel AKP Alexander Yurikho mengatakan, mantan anggota DPRD Sumut itu menyerahkan diri Polsek Kelapa Dua, di Jalan Raya Kelapa Dua , Gading Serpong , Kabupaten Tangerang, pada Jumat, 11 Januari 2019, sekitar pukul 09.30 WIB.

    "Diantar oleh istri dan keluarganya ke Polsek Kelapa Dua," kata Alex, Jumat, 11 Desember 2019.

    Tersangka kasus korupsi ini langsung diantarkan petugas kepolisian Polsek Kelapa Dua ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta untuk diproses lebih lanjut.

    "Selanjutnya dilakukan pengawalan oleh dua petugas yakni Ipda Aslan Marpaung dan Brigadir R Hidayat untuk diserahkan kepada penyidik KPK di Jakarta," jelas Alex.

    Ferry Suando Tanuray Kaban yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Binjai, Kabupaten Binjai Sumatera Utara, telah menjadi buronan KPK sejak 28 September 2018. Tersangka sebelumnya merupakan anggota DPRD Sumut dari Partai Bulan Bintang (PBB) dari periode 2009-2014 dan 2014-2019.

    Baca juga: Anggota DPRD Sumut Ferry Suando jadi Buron KPK

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Ferry Suando Tanuray Kaban (FST) sebagai buron. Surat daftar pencarian orang tersangka penerimaan suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho itu telah dikirimkan ke Polri melalui NCB-Interpol Indonesia.

    KPK sebelumnya menetapkan 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka. Mereka diduga menerima duit suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo dengan nominal Rp300-350 juta per orang.

    Suap dari Gatot itu diduga terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut tahun 2015.



    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id