Kejagung Endus Aset Tersangka Jiwasraya di Singapura

    Kautsar Widya Prabowo - 22 Februari 2020 09:30 WIB
    Kejagung Endus Aset Tersangka Jiwasraya di Singapura
    Ilustrasi Gedung Jiwasraya. Foto: MI/Ramdani.
    Jakarta: Kejaksaan Agung menginventarisasi negara-negara yang diduga menjadi penyimpanan aset milik tersangka kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Negeri jiran Singapura salah satu lokasi aset milik tersangka. 

    "Singapura salah satunya. Ada juga di Eropa dan Asia," ujar Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 21 Februari 2020. 

    Febrie menambahkan, pelacakan aset milik tersangka Jiwasraya melibatkan berbagai instansi. Tim Pelacakan Aset (TPA) Kejagung berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). 

    "Tim serius akan terus melacak (aset tersangka)," tuturnya.

    Baca: Jiwasraya Klarifikasi Total Investasi Perusahaan Benny Tjokro

    Kejagung Endus Aset Tersangka Jiwasraya di Singapura

    Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Ardiansyah. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

    Kejagung menetapkan enam tersangka terkait kasus korupsi gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Mereka ialah Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro; Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat; dan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim.
     
    Selanjutnya, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya, Syahmirwan; mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hary Prasetyo; dan Direktur Utama PT Maxima Integra Joko Hartoni Tirto. Teranyar, Benny dan Heru ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang.
     
    Mereka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP




    (WHS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id