Djoko Tjandra Wajib Hadir di Sidang PK

    Kautsar Widya Prabowo - 30 Juni 2020 00:08 WIB
    Djoko Tjandra Wajib Hadir di Sidang PK
    Buron kasus korupsi cessie Bank Bali Djoko Sugiarto Tjandra. MI/Soleh
    Jakarta: Kejaksaan Agung Kejagung mengisyaratkan belum memburu Djoko Soegiarto Tjandra, terdakwa kasus korupsi cessie (hak tagih) Bank Bali. Djoko diberikan keleluasan untuk dapat menghadiri persidangan peninjau kembali (PK) yang diajukannya.   

    "Kita kan harus menghargai dulu dia mengajukan PK. Nanti perkembanganya situasional," ujar Jaksa pada Kejagung Budit Triono, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 29 Juni 2020.

    Namun Budit menegaskan Djoko harus melaksanakan putusan hukum tetap yang diputuskan oleh Mahakamah Agung (MA). Djoko harus mendekam di penjara selama dua tahun atas perbuatannya yang merugikan negara.

    "Kalau kewajiban terpidana, melaksanakan putusan (MA)," tuturnya.

    Baca: Mengaku Sakit, Djoko Tjandra Tak Hadir di Sidang PK

    Lebih lanjut, Djoko juga diwajibkan harus hadir pada sidang PK yang kembali dijadwalkan Senin, 6 Juli 2020. Sidang PK hari ini tidak dapat dilanjutkan lantaran Djoko tidak hadir dan mengaku sakit.

    "Sakitnya kami tidak tahu. Surat sakit dari rumah sakit di Kuala Lumpur diserahkan kepada majelis hakim," imbuhnya.

    Baca: Djoko Tjandra Anggap PK Kejaksaan Agung Menyalahi Aturan

    Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan jajarannya menangkap Djoko Tjandra. Buron kasus korupsi cessie (hak tagih) Bank Bali itu dikabarkan berada di Jakarta.

    "Insyaallah sudah saya perintahkan untuk tangkap dan eksekusi," kata Burhanuddin dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020.

    Djoko merupakan terdakwa kasus pengalihan hak tagih Bank Bali senilai Rp904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung. Kejaksaan pernah menahan Djoko pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000. Namun, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatannya bukan pidana melainkan perdata.

    Kejaksaan mengajukan PK terhadap kasus Djoko ke Mahkamah Agung pada Oktober 2008. Majelis hakim memberi vonis dua tahun penjara dan harus membayar Rp15 juta untuk Djoko. Uang milik Djoko di Bank Bali Rp546,166 miliar dirampas negara. Imigrasi juga mencegah Djoko.

    Djoko kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini, pada 10 Juni 2009. Tepat sehari sebelum MA mengeluarkan putusan perkara. Kejaksaan kemudian menetapkan Djoko sebagai buronan.



    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id