Saksi Kasus Ahmad Dhani Kompak Surat Polisi tak Jelas

    Deny Irwanto - 24 November 2016 15:35 WIB
    Saksi Kasus Ahmad Dhani Kompak Surat Polisi tak Jelas
    Ratna Sarumpaet. Antara Foto/Reno Esnir



    medcom.id, Jakarta: Eggi Sudjana, Munarman, dan Ratna Sarumpaet kompak menilai surat panggilan polisi tidak jelas. Karena itu, Munarman dan Ratna tidak mau menghadiri panggilan penyidik Polda Metro Jaya.

    Munarman mengutus kuasa hukumnya Kapitra Ampera ke Mapolda Metro Jaya untuk menyampaikan keberatannya menghadiri panggilan polisi. Kapitra mengatakan, surat panggilan kliennya tidak jelas, karena tidak menyebutkan pihak terlapor.

     



    Munarman dan Ratna sedianya diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo oleh musisi Ahmad Dhani. Pelapor adalah Ketua Umum Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) Riano Oscha dan Projo, organisasi relawan Jokowi.

    Kapitra mengatakan, pihaknya sulit menerima kompetensi pelapor hingga kliennya harus memenuhi panggilan polisi. Menurut Kapitra, Munarman juga tidak mengerti kasus yang diduga dilakukan Dhani.

    "Kalau perkaranya atas fitnah terhadap penguasa, tentunya penguasanya yang harus menjadi pelapor. Ini yang lapor orang lain," ujar Kapitra di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (24/11/2016).

    Sedangkan Ratna saat dihubungi mengatakan, dalam surat panggilan tidak tercantum maksud dan tujuan pemanggilannya oleh polisi hari ini.

    "Saya tidak mau dipanggil dengan cara begini. Orang menduga ada kaitan dengan kasus Dhani, tetapi tidak tertulis panggilan ke saya. Saya dibilang saksi, tetapi saksi atas siapa? Tuduhannya apa?" kata Ratna, Kamis (24/11/2016).

    Ratna menyampaikan, kalau Dhani diduga menghina Presiden seharusnya yang melapor Jokowi. "Dhani kan dilaporkan oleh rakyat, seharusnya yang melaporkan Presiden atau orang ditunjuk oleh Presiden, atau dia memberi kuasa ke orang," jelas Ratna.

    Eggi datang ke Mapolda Metro. Seperti Munarman dan Ratna, ia menduga pelaporan terhadap Dhani  menyalahi prosedur.

    "Menurut ilmu hukum yang saya tahu, Pasal 207 KUHP berupa penghinaan kepada penguasa. Seharusnya yang merasa dihina itu yang melapor. Saya akan bertanya kenapa tidak ada laporan dari Presiden Jokowi," kata Eggi.

    Eggi adalah pengacara. Munarman dikenal sebagai Juru Bicara Front Pembela Islam dan Ratna Sarumpaet adalah aktivis. Selama ini, ketiganya memang kritis terhadap pemerintah.

    (TRK)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id