comscore

Peristiwa Pidana Suap dalam Kasus Angin Prayitno Disebut Tak Terbukti

Fachri Audhia Hafiez - 19 Januari 2022 01:34 WIB
Peristiwa Pidana Suap dalam Kasus Angin Prayitno Disebut Tak Terbukti
Sidang pleidoi dua terdakwa kasus dugaan suap terkait kepengurusan pajak, Angin Prayitno dan Dadan Ramdani. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Jakarta: Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Angin Prayitno Aji, klaim dakwaan terkait kasus dugaan suap pengurusan pajak yang menjeratnya tak terbukti. Dia menyebut jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mampu membuktikan peristiwa pidananya.

"Penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaan dan tuntutannya terkait penerimaan uang dari PT Gunung Madu Plantations (GMP), PT Panin Bank, dan PT Jhonlin Baratama (JB)," kata kuasa hukum Angin, Syaefullah Hamid, saat persidangan pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Januari 2022.
Menurut Hamid, penerimaan uang dari PT GMP terkait pengurusan pajak perusahaan tersebut tidak terbukti. Tim pemeriksa pajak Yulmanizar yang menukar uang dari PT GMP sebesar Rp13,8 miliar menjadi dolar Singapura sekitar Januari atau Februari 2018 tak terjadi.

Hamid klaim hal itu berdasarkan tidak adanya data elektronik money changer Dolarasia tempat Yulmanizar melakukan penukaran. Dia bilang tidak ada penukaran yang mendekati nilai tersebut.

"Saksi Rianhur Sinurat yang mengatakan bahwa Yulmanizar yang menggunakan nama Deden Suhendar tidak pernah menukar uang sebesar Rp10 miliar ke atas dalam satu waktu," ujar Hamid.

Baca: Dua Terdakwa Suap Pajak Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp14,573 Miliar

Penerimaan dari PT JB juga dibantah. Menurut Hamid, pada saat pemeriksaan pajak PT JB, Angin tidak menjabat sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.

"Angin juga tidak pernah memerintahkan penerimaan uang dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung," ujar Hamid.

Penerimaan PT Panin Bank juga tidak terbukti. Angin disebut menerima uang Rp5 miliar yang diberikan dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Pajak Bantaeng Wawan Ridwan dan Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kanwil Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Jawa Barat II, Alfred Simanjuntak, pada 15 Oktober 2018.

"Melalui bukti form penerimaan tamu tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Yulmanizar dalam kolom Pegawai yang Ditemui. Hal ini membuktikan bahwa Yulmanizar yang menghadiri pertemuan tersebut," ucap Hamid.

Angin dituntut hukuman sembilan tahun penjara serta denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Sedangkan, eks Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak, Dadan Ramdani, dituntut enam tahun bui serta denda Rp350 juta subsider lima bulan kurungan.

Keduanya juga dikenakan membayar uang pengganti Rp3,375 miliar. Lalu, SGD1.095.000 atau sekitar Rp11,198 miliar bila dihitung dengan kurs pada 2019 sebesar Rp10.227 per dolar Singapura. Sehingga, total yang mesti dibayar Rp14,573 miliar.

Angin dan Dadan dinilai terbukti menerima suap sebesar Rp15 miliar dan SGD4 juta (sekitar Rp42,1 miliar) terkait hasil rekayasa penghitungan pajak. Perbuatan itu juga dilakukan bersama-sama tim pemeriksa pajak dari Ditjen Pajak yakni, Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, Yulmanizar, dan Febrian.

"Dimana sesuai kesepakatan para terdakwa selaku pejabat struktural memberpoleh bagian 50 persen dari total yang diterima wajib pajak dimana sisanya dibagikan untuk tim pemeriksa pajak," ujar jaksa saat persidangan di Pengadilan Tipikor, Selasa, 11 Januari 2022.

Angin dan Dadan disebut merekayasa hasil penghitungan pajak pada wajib pajak PT GMP untuk tahun pajak 2016. Lalu, wajib pajak PT Panin Bank tahun pajak 2016 dan PT JB untuk tahun pajak 2016 dan 2017.

"Dimana penerimaan uang yang berasal dari para wajib pajak yang diperiksa ditjen pemriksaan dan penagihan dan dilaksanakan oleh sub direktorat kerja sama dan pemerikdaan adalah untuk menggeerakan terdakwa I (Angin) serta terdakwa II (Dadan) untuk merekyasa perhitungan," ucap jaksa.

Angin dan Dadan dituntut melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

(AZF)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id