comscore

Haryadi Suyuti Diduga Kebut Proses IMB Apartemen Summarecon

Fachri Audhia Hafiez - 02 Juli 2022 12:28 WIB
Haryadi Suyuti Diduga Kebut Proses IMB Apartemen Summarecon
Plt juru bicara KPK, Ali Fikri. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami dugaan proses pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) berupa apartemen milik PT Summarecon Agung (SA). Lembaga Antikorupsi menduga campur tangan mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti (HS) mempercepat proses tersebut.

"Hasil pemeriksaan kelengkapan pengajuan IMB PT SA Tbk melalui PT Java Orient Property (JOP) di mana ada campur tangan tersangka HS agar pengajuan IMB tersebut tetap dapat segera disetujui," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu, 2 Juli 2022.
Keterangan itu digali kepada sejumlah saksi yang diperiksa pada Jumat, 1 Juli 2022. Para saksi itu, yakni Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Suyata; Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Wahyu Handoyo; dan Ketua Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya DIY, Yuwono Swi Suwito.

Kemudian, Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya DIY, Eko Suryo Maharsono; Kepala Bidang Tata Ruang DIY, Danang Yulisaksono; Kepala Bidang Warisan Budaya DIY, Susilo Munandar; dan Kepala Seksi Pemanfaatan Kawasan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan, Diyah Afriani Kusumastuti.

"Saksi Nurlaila Sari Hasibuan selaku Direktur PT Barumun Abadi Raya tidak hadir dan segera dilakukan penjadwalan ulang," ujar Ali.

Haryadi Suyuti ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, Nurwidhihartana (NWH); dan Sekretaris Pribadi merangkap ajudan Haryadi, Triyanto Budi Yuwono (TBY). Sedangkan, tersangka pemberi, yakni Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk (SA), Oon Nusihono (ON).
 
Haryadi menerima USD27.258 dari Oon melalui Nurwidhihartana dan Triyanto sebagai imbalan menerbitkan IMB Apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Fulus itu disita dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 2 Juni 2022.
 

Baca: Summarecon Agung Diduga Manipulasi Banyak Dokumen untuk Pembuatan IMB


KPK juga mengungkap Haryadi menerima minimal Rp50 juta dalam rangkaian proses penerbitan IMB apartemen Royal Kedathon. Namun, KPK belum mengungkap total uang yang diterima Haryadi.
 
Haryadi, Nurwidhihartana, dan Triyanto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
Sedangkan, Oon disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

(JMS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id