Tanah Diduga Hasil Pencucian Uang Bupati Nganjuk Disita

    Antara - 30 September 2020 01:18 WIB
    Tanah Diduga Hasil Pencucian Uang Bupati Nganjuk Disita
    Ilustrasi. Media Indonesia.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita tanah seluas 0,8 hektare (ha) milik mantan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (TFQ). Penyitaan berkaitan dengan penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang (TTPU) yang diduga dilakukan Taufiqurrahman.

    "Dilakukan tindakan hukum berupa penyitaan berdasarkan izin dari Dewas KPK serta pemasangan pelang sita," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 29 September 2020.

    Menurut Ali, penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk mengungkap terang TPPU yang menjerat Taufiqurrahman. Pemeriksaan dilakukan dalam rentang waktu 23 September 2020 sampai dengan 27 September 2020.

    "(Saksi) antara lain pemilik tanah dan perangkat desa setempat terkait dugaan kepemilikan aset tanah tersangka TFQ seluas 0,8 hektare (dari total luas tanah 3,3 hektare) di Desa Sukomoro, Kabupaten Nganjuk guna melengkapi berkas perkara," kata Ali.

    KPK telah menetapkan Taufiqurrahman sebagai tersangka TPPU pada 8 Januari 2018. Dalam pengembangan perkara, KPK menemukan dugaan penerimaan-penerimaan lain yang dilakukan oleh Taufiqurrahman terkait fee proyek, fee perizinan, dan fee promosi atau mutasi jabatan selama periode 2013-2017 dengan nilai sekitar Rp5 miliar.

    Baca: KPK Sebut Pemotongan Hukuman Koruptor Timbulkan Kecurigaan

    Taufiqurrahman diduga telah membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi berupa kendaraan yang diatasnamakan orang lain, tanah, dan uang tunai atau pun dalam bentuk lainnya.

    Taufiqurrahman disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

    Sebelumnya, KPK juga telah melakukan proses penyidikan atas dua tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Taufiqurrahman. Pertama, dugaan suap terkait perekrutan dan pengelolaan ASN atau PNS di Kabupaten Nganjuk tahun 2017, dan kedua terkait penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawan dengan kewajiban atau tugasnya.

    (JMS)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id