KPK Diminta Tegas Jika Ada Korupsi dalam Penagihan Utang BLBI

    Candra Yuri Nuralam - 29 April 2021 10:50 WIB
    KPK Diminta Tegas Jika Ada Korupsi dalam Penagihan Utang BLBI
    Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) dan Ketua KPK Firli Bahuri usai pengambilan dokumen BLBI. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam



    Jakarta: Pemerintah sengaja tidak mengikutsertakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Satuan Tugas (Satgas) Penagihan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Lembaga Antikorupsi disiapkan untuk memantau penagihan utang BLBI yang dilakukan satgas.

    "Biar (KPK) tetap independen, kalau ada masalah dengan ini biar masuk itu (penyelewengan) memang kewenangannya (KPK)," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Kemanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 29 April 2021.






    Komisi Antirasuah tidak akan bisa menangani BLBI karena pemerintah memasukkan kasus itu ke dalam ranah perdata. Sedangkan, KPK merupakan lembaga penegak hukum pidana.

    "Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga kita enggak masukkan, biar dia independen nanti, kalau ada audit silakan," ujar Mahfud.

    Baca: Minta Dokumen Milik KPK, Mahfud Gas Tagih Utang Kasus BLBI

    Mahfud menilai Lembaga Antikorupsi bakal lebih independen jika di luar Satgas BLBI. KPK lebih cocok memantau kinerja ketimbang berada di dalam satgas.

    "Tadi sudah klir kita akan bekerja sama mengerjakan masalah ini," tegas Mahfud.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id