KontraS: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Tuntas

    Cindy - 24 November 2020 00:41 WIB
    KontraS: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Tuntas
    Ilustrasi. Medcom.id
    Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut masih ada 12 kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Indonesia yang belum menemukan titik terang. Kasus itu masih dalam tahap penyelidikan.

    "Ada 15 kasus yang sedang dan telah diperiksa oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Sebanyak 12 kasus masih di tahap penyelidikan, dan tiga yang sudah diadili," kata Staf Divisi Advokasi Kontras Tioria Pretty dalam diskusi secara daring, Senin, 23 November 2020.

    Tioria memerinci 12 kasus yang masih dalam tahap penyelidikan. Antara lain peristiwa 1965-1966, penembakan misterius 1982-1985, peristiwa Talangsari Lampung 1998 peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, dan peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997-1998.

    Kemudian, kerusuhan Mei 1998, peristiwa Simpang KKA Aceh 3 Mei 1999, peristiwa Jambu Keupok Aceh 2003, dan peristiwa pembunuhan dukun santet 1998-1999. Lalu, peristiwa Rumah Geudong Aceh 1998, peristiwa Paniai 2014, serta peristiwa Wasior dan Wamena 2001.

    "Sedangkan kasus pelanggaran HAM berat yang sudah diadili, yaitu peristiwa Tanjung Priok 1984, peristiwa Timor Timur, dan peristiwa Abepura 2000," ucap Tioria.

    Baca: Kejagung Sebut Syarat Formal dan Materiel Kasus Semanggi Belum Lengkap

    Menurut KontraS, ada dua masalah yang membuat UU pengadilan HAM berat tak kunjung tuntas. Pertama, minimnya keinginan politik saat membentuk UU tersebut.

    "UU pengadilan HAM itu dibentuk atas tekanan dan desakan masyarakat internasional terkait pelanggaran HAM berat di Timor Timur. Untuk mengakali agar kasus tersebut tidak masuk pengadilan internasional, Indonesia membentuk UU ini," jelas Tioria.

    Kedua, celah normatif yang memungkinkan penundaan proses yang tidak perlu secara terus menerus. Ini, kata dia, terkait dengan proses penyelidikan, penyidikan, dan peradilan soal pelanggaran HAM berat di Indonesia.

    "Ada celah normatif yang membuat UU ini tidak maksimal," beber dia.

    KontraS mendorong pemerintah dan DPR untuk segera merevisi UU pengadilan HAM. Revisi guna memperbaiki kelemahan pengaturan dan mengakhiri impunitas kasus pelanggaran HAM berat.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id