comscore

Terima Uang Rp18,9 Miliar, KPK Tahan Bupati HSU

Candra Yuri Nuralam - 18 November 2021 18:17 WIB
Terima Uang Rp18,9 Miliar, KPK Tahan Bupati HSU
Ilustrasi Medcom.id.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid hari ini, 18 November 2021. Dia ditahan karena terlibat kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten HSU pada 2021 sampai 2022.

"Setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup dan KPK selanjutnya meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka AW (Abdul Wahid) selaku Bupati HSU," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 18 November 2021.
Penahanan ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di HSU pada 15 September 2021. Lembaga Antikorupsi menilai Abdul ikut campur tangan dalam pemufakatan jahat itu.

Abdul diduga menerima fee sepuluh persen dai kontraktor terkait pengerjaan beberapa proyek pada bidang sumber daya air pada dinas PUPRT HSU pada 2021. Duit itu ditampung tersangka sekaligus Plt Kadis PU Dinas PUPRT HSU Maliki.

Baca: KPK Cegah Bupati Hulu Sungai Utara ke Luar Negeri

Abdul diduga telah mengantongi Rp18,9 miliar uang hasil suap dari beberapa kontraktor secara bertahap. Penerimaan uang pertama terjadi pada 2019 dengan jumlah Rp4,6 miliar.

"Lalu pada 2020 sekitar Rp12 miliar, dan pada 2021 sekitar Rp1,8 miliar," ujar Firli.

Sebagian uang itu disita KPK. Duit yang di sita dalam bentuk rupiah dan mata uang asing.

Setelah mengantongi bukti yang cukup, KPK langsung menahan Abdul selama 20 hari pertama mulai dari 18 November 2021 sampai dengan 7 Desember 2021. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK pada Gedung Merah Putih.

"Sebelum ditahan tersangka akan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari pada rutan tersebut," tutur Firli.

Abdul disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP.

(JMS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id