comscore

BPIP Dorong Peningkatan Kualitas Produk Hukum Sesuai Pancasila

Rosa Anggreati - 26 Oktober 2021 20:40 WIB
BPIP Dorong Peningkatan Kualitas Produk Hukum Sesuai Pancasila
BPIP menggelar diskusi Diseminasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Penyelarasan Rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara di NTB, Kamis, 21 Oktober 2021 (Foto:Dok.BPIP)
Lombok: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tak hanya menyosialisasikan dan melakukan penguatan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, namun juga mendorong peningkatan kualitas pembentukan produk hukum daerah yang sesuai Pancasila.
 
Salah satu fungsi dari kehadiran BPIP adalah melakukan penyelarasan peraturan perundang-undangan ataupun produk hukum daerah agar selaras dengan nilai Pancasila. 
 
“Nilai-nilai Pancasila itu memang digali dari jati diri bangsa Indonesia sendiri. Kesadaran demikian itu yang patut dihidupkan kembali pasca era reformasi,” kata Deputi Hukum, Advokasi, Pengawasan dan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Kemas Ahmad Tajuddin.
 
Langkah BPIP untuk menyelaraskan produk hukum dengan Pancasila dilakukan dengan menggelar acara Diseminasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Penyelarasan Rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara, di Gedung Sangkareang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada Kamis 21 Oktober 2021. 
 
Dalam diskusi tersebut, hadir pula para perwakilan Kepala Bapemperda kab/kota, Kepala Bagian Hukum kab/kota, Kepala Bagian Pemerintahan kab/kota dan Perwakilan FKUB di Nusa Tenggara Barat.
 
Melalui acara itu diharapkan nilai Pancasila khususnya toleransi, pluralisme, dan persatuan harus menjadi kerangka dalam penyusunan produk hukum daerah yang memayungi masyarakat di 10 kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 
“Dalam konteks ke-NTB-an yang memiliki pluralisme di bidang suku, bahasa, dan adat istiadat, maka penyusunan peraturan daerah di tingkat provinsi harus betul-betul mencerminkan nilai Pancasila,” ucap Tajudin.
 
Lebih lanjut disebutkan Tajudin, euforia reformasi menciptakan suatu kondisi positif ditandai dengan kehidupan demokrasi yang semakin dinamis, tetapi di sisi lain penguatan nilai-nilai Pancasila mulai dilupakan. Padahal nilai Pancasila menjadi pondasi utama dalam pembangunan dan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, yang digali dari jati diri bangsa Indonesia. 
 
Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dibangun kesadaran kembali dalam diri seluruh komponen bangsa akan pentingnya nilai-nilai Pancasila untuk dihidupkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa, bernegara, serta bermasyarakat.

BPIP Dorong Peningkatan Kualitas Produk Hukum Sesuai Pancasila 

 



BPIP diberikan amanat oleh Presiden untuk membangun kembali kesadaran tentang pentingnya pembinaan ideologi Pancasila kepada seluruh komponen bangsa. 
 
“Pola pembinaan ideologi Pancasila tidak sama dengan BP7. Komposisi pembinaan ideologi Pancasila oleh BPIP lebih banyak praktik. Rumusan pembinaan ini bukan di tangan BPIP, tapi oleh negarawan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pembinaan yang 70 persen praktik, 30 persen teori, BPIP lebih terjun pada kondisi yang nyata di masyarakat,” ujar Tajudin.
 
Beberapa di antara upaya pembinaan ideologi Pancasila, yaitu dengan cara merumuskan arah kebijakan internalisasi dan instutisionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi. 
 
“Sejumlah peraturan yang belum selaras dengan nilai Pancasila akan kami usulkan rekomendasi untuk dilakukan revisi,” kata dia.
 
Fuad Himawan, S.H., MM selaku plh. Direktur Analisis dan Sinkronisasi menyampaikan bahwa saat ini BPIP melalui kedeputian bidang Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi sedang mengevaluasi 29 Produk Hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan tingkat pusat hingga daerah yang bekerja sama dengan perguruan tinggi seluruh Indonesia. 
 
Sementara itu pada kesempatan yang sama, Sekda Pemprov Nusa Tenggara yang diwakili Kepala Biro Hukum mengapresiasi acara yang diinisiasi BPIP. 
 
“Setiap produk hukum harus menjiwai nilai-nilai Pancasila dan harus menjadi norma dasar atas pembentukan dari peraturan perundang-undangan,” ucapnya.

(ROS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id