Ahli Sebut Semua Pihak Harus Menerima Capim KPK

    Medcom - 12 September 2019 19:00 WIB
    Ahli Sebut Semua Pihak Harus Menerima Capim KPK
    Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat mengikuti tes lanjutan pembuatan makalah di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/9). MI/Susanto
    Jakarta: Ahli hukum pidana, Faisal Santiago menilai langkah yang dilakukan sejumlah pihak di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menentang sejumlah Calon Pimpinan (Capim) KPK tidak tepat. 

    Faisal mengatakan semua pihak harus manut terhadap keputusan Presiden Joko Widodo yang sudah merestui sepuluh nama yang dipilih Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK.

    "Menurut saya kalau pegawai (KPK) harus jelas, apakah itu ASN atau bukan. Kalau memakai APBN, mereka harus tunduk pada UU ASN atau UU ketenagakerjaan No.13 tahun 2003. Semua harus menerima yang sudah ditentukan," kata Santiago di Jakarta, Kamis, 12 September 2019.

    Santiago menjelaskan pimpinan KPK atau pihak manapun tidak bisa menentang keputusan presiden yang sudah meloloskan sepuluh nama Capim KPK. Bahkan, menurut Santiago revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK juga merupakan hal yang lumrah.

    "Kalau menolak pimpinan KPK bukan kewenangan dari WP (Wadah Pegawai) KPK, karena (capim) sudah melewati proses rekrutmen, seleksi, uji publik. Saya melihat (revisi UU KPK) sisi positifnya untuk perbaikan. Yang tidak boleh terjadi kalau ada pelemahan" jelas Santiago.




    (DEN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id