KPK Berambisi Menuntaskan Kasus RJ Lino

    Nur Azizah - 27 November 2019 14:40 WIB
    KPK Berambisi Menuntaskan Kasus RJ Lino
    Komisioner KPK Laode M Syarif. MI/Ramdani.
    Jakarta: Sejumlah anggota DPR di Komisi II meminta kasus korupsi RJ Lino dihentikan atau di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Mereka menyebut KPK tidak cukup bukti melanjutkan kasus pengadaan Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II.

    Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif menegaskan, KPK memiliki bukti yang cukup.

    "Apakah pimpinan sebelumnya sudah menetapkan Pak RJ Lino itu belum ada dua alat bukti? Saya katakan sudah ada," kata Laode di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu, 27 November 2019.

    KPK akan menghitung kerugian negara setelah penetapan adanya perbuatan melawan hukum. Jaksa juga baru bisa masuk ke pengadilan setelah ada hitungan pasti kerugian negara.

    "Di situlah kita minta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).Tapi BPKP lama-lama hampir satu tahun lebih, dua tahun, enggak mau hitung. Saya kurang tahu apa yang terjadi," jelas Laode.

    Setelah itu, KPK meminta bantuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). BPK menemukan kendala terkait harga pembandingan.

    "Harga pembandingnya tidak ada, karena dokumen dari China tidak ada. Waktu itu saya dengan Pak Agus sudah di Beijing mau minta, itu di-cancel pertemuannya. Ini supaya jelas saja, supaya jangan jadi ke mana-mana Informasinya," terang dia.

    Karena tidak ada harga pembanding, KPK meminta ahli menghitung komponen-komponen. Setelah itu, harga komponen itu dibandingkan dengan harga di pasar dunia.

    "Jadi, jangan anggap KPK itu tidak melakukan upaya maksimum. Bahkan ada satu tim forensik kami pergi, dipretelin itu semuanya ke tempat lain. Akhirnya kami mendapat ahli. Jadi jangan sampai dikatakan belum ada dua alat bukti," ucap Laode.

    Ia mengeklaim kasus RJ Lino sudah mencapai 75 persen. Dia tak mau kasus ini dihentikan.

    "Jadi jangan dulu dihentikan, dengan adanya putusan MK akhirnya sekarang itu kita 75 persen. Kami yakin ini tinggal hitung. Itu penjelasan jujur dari KPK," pungkas dia.



    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id