Kejagung Tunggu Investigasi BPK di Kasus Jiwasraya

    Whisnu Mardiansyah - 07 Januari 2020 22:36 WIB
    Kejagung Tunggu Investigasi BPK di Kasus Jiwasraya
    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.
    Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) menunggu hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero). BPK menemukan unsur kesengajaan investasi ke sejumlah perusahaan bermasalah oleh Jiwasraya.

    "Kalau nanti saling terkait itu saling melengkapi terhadap alat bukti yang kita perlukan tentu kita akan panggil," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono di kantor Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Januari 2019.

    Sejauh ini Kejagung belum menerima laporan hasil investigasi BPK yang direncanakan akan diumumkan ke publik besok. Hasil laporan BPK menjadi bahan rujukan untuk pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi yang akan dipanggil ke depannya.

    "Belum ada konfirmasi, kami tetap berkoordinasi karena kaitannya dengan perhitungan kerugian BUMN," jelas Hari.

    Kejagung, terang Hari enggan mencampuri proses investigasi yang dilakukan BPK. Kejagung fokus pada temuan-temuan bukti yang berkaitan dengan perkara gagal bayar Jiwasraya.

    "Apa yang disampaikan BPK itu ranahnya BPK. Tetapi penyidik tipikor (tindak pidana korupsi) kami tetap melakukan pemeriksaan terhadap semua yang ada kaitannya dengan penanganan perkara ini," jelasnya.

    Kasus Jiwasraya bermula dari laporan pengaduan masyarakat dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang mengendus adanya dugaan tindak pidana korupsi sejak 2014 sampai dengan 2018.

    Jiwasraya melalui unit kerja pusat Bancassurance dan Aliansi Strategis menjual produk JS Saving Plan dengan tawaran persentase bunga tinggi berkisar antara 6,5 persen dan 10 persen sehingga memperoleh pendapatan total dari premi sebesar Rp53,27 triliun.

    Hingga Agustus 2019, Jiwasraya menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun. Jiwasraya membutuhkan dana Rp32,89 triliun agar bisa mencapai rasio Risk Based Capital (RBC) minimal 120 persen. Secara umum, RBC adalah pengukuran tingkat kesehatan finansial suatu perusahaan asuransi, dengan ketentuan OJK mengatur minimal batas RBC sebesar 120 persen.

    Terdapat empat alternatif penyelamatan Jiwasraya. Mulai dari strategic partner yang menghasilkan dana Rp5 triliun, inisiatif holding asuransi Rp7 triliun, menggunakan skema finansial reasuransi sebesar Rp1 triliun dan sumber dana lain dari pemegang saham sebesar Rp19,89 triliun. Jadi, total dana yang dihimpun dari penyelamatan tersebut sebesar Rp32,89 triliun.

    Saat ini ada delapan perusahaan yang tertarik menyuntikan dana untuk pemulihan Jiwasraya. Nantinya satu perusahaan dengan penawaran terbaik akan dipilih untuk menjadi pemegang saham di Jiwasraya Putra sebagai anak usaha dari Jiwasraya.

    Jiwasraya Putra telah membuat perjanjian kerja sama distribusi, salah satunya melalui kerja sama kanal pemasaran bancassurance. Kerja sama tersebut akan menggandeng perusahaan BUMN seperti PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT Pegadaian, PT Telekomunikasi Seluler, dan PT Kereta Api Indonesia.



    (HUS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id