KPK Pertajam Bukti Korupsi Tanah RTH Bandung

    Ilham Pratama Putra - 16 Juli 2019 05:40 WIB
    KPK Pertajam Bukti Korupsi Tanah RTH Bandung
    Juru bicara KPK Febri Diansyah. ANT/Reno Esnir.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Puluhan saksi dipanggil untuk menelisik total kerugian negara akibat praktik rasuah ini.

    "Sampai hari ini sudah diperiksa total 81 saksi yang diperiksa dibandung dari berbagai unsur," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 15 Juli 2019.

    Febri mengatakan 81 orang yang diperiksa terdiri dari sejumlah unsur. Mereka di antaranya, Sekwan DPRD Kota Bandung, pensiunan PNS, PNS, swasta, wiraswasta, dokter, ibu rumah tangga, lurah, buruh dan petani. Pemeriksaan tersebut dilakukan di kantor Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Jawa Barat.

    "Secara simultan, penyidik bersama tim ahli Perhitungan Kerugian Negara (PKN) dari BPK RI melakukan pemeriksaan fisik lapangan tanah terkait perkara. Penyidik juga melakukan pemeriksaan saksi-saksi pemilik tanah dan pemeriksaan dokumen kepemilikan tanah atau sertifikat di kantor BPN Kota Bandung," kata Febri.

    Lembaga Antirasuah bersama tim ahli auditor BPK fokus mendalami kerugian negara perihal selisih harga riil yang diterima pemilik tanah dengan yang dibayarkan oleh Pemkot Bandung dalam proyek pengadaan tanah untuk RTH pada tahun 2012 dan 2013.

    (Baca: KPK Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi RTH di Bandung)

    KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni, mantan Kadis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hery Nurhayat serta dua orang anggota DPRD kota Bandung periode 2009-2014, Tomtom Dabul Qomar dan Kadar Slamet.

    Ketiganya dianggap bersekongkol menaikan anggaran untuk pengadaan enam RTH di Kota Kembang. Dari hasil penyelidikan KPK, pengadaan RTH telah terealisasi. Aliran dana untuk RTH mencapai Rp123,9 miliar.

    Uang ini untuk modal tanah dan belanja penunjang RTH. Sementara alokasinya untuk pembangunan dua RTH yakni RTH Mandalajati sebanyak Rp33,45 miliar dan RTH Cibiru Rp80,7 miliar. Diperkirakan kerugian negara akibat tindakan ketiga tersangka mencapai sekitar Rp26 miliar.

    Ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id