comscore

Uang OTT Bupati PUU Diduga Terkait Pemilihan Ketua DPD Demokrat

Candra Yuri Nuralam - 16 Januari 2022 18:15 WIB
Uang OTT Bupati PUU Diduga Terkait Pemilihan Ketua DPD Demokrat
Plt juru bicara KPK, Ali Fikri/Antara/M Risyal Hidayat.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami alasan Bupati nonaktif Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud membawa uang Rp1 miliar ke Jakarta. Lembaga Antikorupsi menduga uang itu berkaitan dengan pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kalimantan Timur Partai Demokrat.

"Soal peruntukkan dugaan uang yang diterima tersangka untuk apa, apakah ada kaitannya dengan agenda pemilihan ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur, KPK saat ini masih akan terus melakukan pemeriksaan dan mengembangkannya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Minggu, 16 Januari 2022.
Gafur merupakan salah satu calon Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur. Lembaga Antikorupsi bakal mendalami korelasi uang yang dibawa Gafur ke Jakarta dengan pencalonannya itu.

KPK menegaskan bakal tegas menindak semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. Termasuk, jika uang yang dibawa Gafur ditujukan untuk elite Partai Demokrat.

"Sepanjang ditemukan ada bukti yang cukup keterlibatan pihak lain, kami pastikan KPK akan menetapkannya sebagai tersangka," tegas Ali.

KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara. Mereka, yakni pemberi sekaligus swasta Ahmad Zuhdi, dan penerima sekaligus Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur, Plt Sekda Penajam Paser Utara Mulyadi, Kepala Dinas PUTR Penajam Paser Utara Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis.

Baca: Alasan Bupati Penajam Paser Utara Bawa Duit Rp1 M ke Jakarta Didalami

Zuhdi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu Abdul, Mulyadi, Edi, Jusman, dan Nur selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

(JMS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id