comscore

Walkot Nonaktif Bekasi Diduga Menentukan Kontraktor Penggarap Proyek

Candra Yuri Nuralam - 20 Januari 2022 08:07 WIB
Walkot Nonaktif Bekasi Diduga Menentukan Kontraktor Penggarap Proyek
Plt juru bicara KPK, Ali Fikri/Antara/M Risyal Hidayat.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa delapan saksi untuk mendalami dugaan pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Bekasi pada Selasa, 18 Januari 2022. Mereka diminta menjelaskan tentang dugaan pertemuan khusus yang dilakukan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi untuk menentukan kontraktor yang mengerjakan proyek di wilayahnya.

"Para saksi juga didalami lebih lanjut mengenai adanya dugaan pertemuan yang dipimpin tersangka RE (Rahmat Effendi) untuk menentukan secara khusus mengenai pihak kontraktor yang akan mengerjakan beberapa proyek di Kota Bekasi," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 20 Januari 2022.
Ali mengatakan delapan saksi itu, yakni Kepala Dinas Tata Ruang Bekasi, Junaedi; Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bekasi, Taufik R Hidayat; Kasi Dinas Lingkungan Hidup, Samad Saefuloh; staf Disperkimtan Bekasi, Usman; Sekretaris Dinas Pendidikan, Krisman; staf keuangan PT MAM Energindo, Etti Satriati; dan dua pihak swasta Tari serta Akbar.

Ali enggan memerinci cara Rahmat menentukan kontraktor dalam kasus ini. Alasannya demi menjaga kerahasiaan proses penyidikan.

KPK juga meminta mereka semua menjelaskan tentang dugaan aliran dana yang dinikmati Rahmat. Beberapa aliran dana yang diterima Rahmat diyakini melanggar hukum.

"Yang di antaranya melalui perantaraan beberapa pihak," ucap Ali.

Sebanyak 14 orang ditangkap KPK dalam operasi senyap di Bekasi. Sembilan orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Baca: Ajudan Walkot Bekasi hingga Lurah Jatirangga Dipanggil KPK
 
Sebanyak lima tersangka berstatus sebagai penerima, yakni Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M. Bunyamin, Lurah Kati Sari, Mulyadi; Camat Jatisampurna, Wahyudin; dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, empat tersangka pemberi, yakni Direktur PT MAN Energindo, Ali Amril; pihak swasta, Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi; dan Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

 

(JMS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id