comscore

Hakim: Perbuatan Azis Syamsuddin Merusak Citra DPR

Fachri Audhia Hafiez - 17 Februari 2022 12:22 WIB
Hakim: Perbuatan Azis Syamsuddin Merusak Citra DPR
KPK menetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Jakarta: Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin divonis tiga tahun dan enam bulan penjara dalam kasus suap penanganan perkara. Salah satu pertimbangan hakim ialah perbuatan Azis dianggap merusak citra DPR.

"Perbuatan terdakwa merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR," kata hakim anggota Fahzal Hendri saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Februari 2022.
Majelis hakim juga mempertimbangkan perbuatan Azis yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Dia juga tidak mengakui kesalahan dan berbelit-belit selama persidangan.

Di sisi lain, majelis mempertimbangkan hal-hal yang meringankan hukuman Azis. Dia belum pernah dihukum dan masih memiliki tanggungan keluarga.

Azis divonis tiga tahun dan enam bulan penjara. Dia juga dikenakan denda pidana sebesar Rp250 juta subsider empat bulan kurungan.

Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa menuntut Azis dibui empat tahun dan dua bulan penjara serta denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan.

Selain itu, majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama empat tahun. Hukuman itu berlaku sejak Azis menjalani pidana pokok.

Baca: Azis Syamsuddin Divonis 3,5 Tahun Penjara

Azis terbukti menyuap mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju dan seorang pengacara bernama Maskur Husain. Azis terbukti menyerahkan uang sebesar Rp3.099.887.000 dan USD36.000.

Uang itu diberikan agar AKP Robin mengawal kasus APBD Lampung Tengah yang menjerat Azis dan Aliza Gunado. Uang diberikan secara bertahap dan sempat ditukarkan melalui money changer.

Azis terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(JMS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id