Keputusan MK Soal Rangkap Jabatan Wamen Dinilai Tak Mengikat

    Theofilus Ifan Sucipto - 06 September 2020 18:46 WIB
    Keputusan MK Soal Rangkap Jabatan Wamen Dinilai Tak Mengikat
    Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. Medcom.id.
    Jakarta: Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan rangkap jabatan wakil menteri (wamen) dinilai sekadar pendapat. Keputusan itu disebut tidak bersifat final.

    "Pendapat MK ini sifatnya tidak mengikat karena bukan bagian dari keputusan MK," kata Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 6 September 2020.

    Menurut Dini, MK tidak memberi keputusan apa pun. Apalagi, MK tidak menerima permohonan dari pemohon soal rangkap jabatan wamen.

    MK, kata Dini, memang berpendapat ketentuan itu seharusnya melalui skema khusus. Yakni seharusnya diberlakukan Mutatis Mutandis terhadap jabatan wamen.

    "Pemerintah akan memperhatikan dan mempelajari lebih lanjut pendapat MK tersebut," ujar dia.

    Baca: Revisi UU MK Bagian Menindaklanjuti Putusan MK

    Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan larangan wamen merangkap jabatan. Larangan itu merespons gugatan oleh Ketua Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, Bayu Segara, pada Januari 2020.

    Bayu menggungat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Salah satunya soal jabatan wamen dan larangan rangkap jabatan.

    (JMS)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id