Uji Formil UU KPK

    Penggugat Nilai Pengesahan UU Baru KPK Cacat Hukum

    Cindy - 24 Juni 2020 15:41 WIB
    Penggugat Nilai Pengesahan UU Baru KPK Cacat Hukum
    Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. Medcom.id/Meilikhah
    Jakarta: Ketua Mahkamah Agung 2001-2008 Bagir Manan menilai pengesahan undang-undang terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di DPR cacat hukum. Persetujuan pengesahan tidak memenuhi kuorum 50 persen+1 suara.

    Hal tersebut disampaikan Bagir sebagai ahli dari pihak penggugat dalam sidang uji formil UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Juni 2020. Bagir bahkan menyebut UU Nomor 19 Tahun 2029 tentang KPK batal demi hukum jika terbukti tidak disahkan sesuai dengan prosedur perundang-undangan.

    "Seandainya hal ini terbukti benar pengesahan UU KPK baru itu menjadi bukan sekadar cacat hukum tapi tidak sah," ujar Bagir dalam sidang uji formil UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Juni 2020.

    Baca: Ahli: UU KPK Harus Turun dari Kedaulatan Rakyat

    Selain itu, lanjut dia, anggota DPR yang sudah hampir berakhir masa jabatannya dinilai tidak memenuhi asas keterwakilan dalam pengesahan UU KPK. Sebab hampir 48 persen anggota DPR yang menyetujui UU KPK baru tidak lagi menjadi anggota DPR periode berikutnya.

    "Apakah asas keterwakilan masih terpenuhi untuk menyetujui suatu rancangan UU? Sedangkan telah diketahui susunan anggota DPR berikutnya dan hampir separuh anggota DPR yang menyetujui tidak akan lagi menduduki jabatan tersebut," kata dia.

    Hakim Mahkamah Agung, Saldi Isra, merespons pernyataan tersebut dengan mempertanyakan dua fakta. Pertama, tanda tangan kehadiran dalam rapat paripurna pengesahan UU KPK baru melebih 50 persen atau kuorum.

    Namun, fakta kedua, secara fisik anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna itu kurang dari 50 persen. Dia meminta penggugat ahli menjelaskan dua fakta tersebut dalam konsep penyelenggaraan tata pemerintahan terutama proses pembentukan UU.

    Pertanyaan tersebut direspons penggugat ahli kedua Aan Eko Widianto dari Universitas Brawijaya. Menurutnya, ada tiga esensi mengapa kehadiran fisik itu harus ada dalam pengambilan keputusan di DPR.

    "Pertama, ini kan lembaga perwakilan, lembaga perwakilan harus menyampaikan aspirasi yang diwakili. Sehingga bentuk konkrit perwakilan masyarakat yang diwakili oleh wakil-wakil rakyat ini harus hadir di dalam gedung tersebut," terang Eko.

    Baca: Presiden Diminta Hadir di Sidang Uji Materi UU KPK

    Kedua, anggota DPR yang tidak hadir dalam penyusunan RUU KPK dapat diberi penjelasan singkat oleh anggota-anggota DPR lainnya. Sehingga saat pengesahan UU maka kehadiran anggota menjadi penting.

    Terakhir, kehadiran fisik untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya voting. Voting hanya dapat diikuti oleh anggota dalam ruang paripurna.

    "Padahal jumlah anggotanya kurang, tidak sesuai dengan daftar hadir. Bagaimana bisa berjalan votingnya? Sehingga, ini urgensinya mengapa (dalam rapat paripurna) anggota harus hadir secara fisik," tutur Eko.

    Bagir menjelaskan , tidak ada dalam ketentuan tata tertib DPR bahwa kehadiran cukup dengan tanda tangan. Anggota DPR harus secara fisik berada di dalam ruang paripurna untuk secara sah mengesahkan UU KPK baru.

    "Sebab bagaimana orang tidak hadir bisa memutus setuju atau tidak, itu tidak bisa terjadi. Di seluruh dunia seperti itu," ujar Bagir.



    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id