Advokat Merasa Dirugikan dengan Persidangan Daring

    Fachri Audhia Hafiez - 13 Juli 2020 16:25 WIB
    Advokat Merasa Dirugikan dengan Persidangan Daring
    Ilustrasi. Medcom.id
    Jakarta: Persidangan pidana melalui daring atau online dianggap merugikan pihak penasihat hukum. Persidangan online bahkan dinilai bertentangan dengan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    "Kurangnya pemenuhan hak-hak para pihak terutama yang tidak berdampingan dengan terdakwa," kata advokat Juniver Girsang dalam diskusi virtual bertajuk 'Sistem Peradilan Pidana di Masa Kahar', Senin, 13 Juli 2020.

    Juniver menjelaskan dalam beberapa persidangan perkara pidana daring, penasihat hukum mesti berada dalam dua lokasi. Misalnya, anggota penasihat hukum ada yang bersama terdakwa di tahanan dan yang lainnya berada di pengadilan.

    Beberapa persidangan daring kerap menghadirkan jaksa dan sebagian penasihat hukum serta majelis hakim di ruang pengadilan. Sedangkan terdakwa berada di tahanan. Namun, kondisi bisa berubah-ubah, misal hanya majelis hakim yang berada di pengadilan, sisanya melakukan tatap muka dengan jarak jauh.

    "Adanya keterbatasan dalam memastikan saksi dan terdakwa dalam tekanan. Hal ini terkait posisi terdakwa dan keberadaan pihak terkait (seperti saat pemeriksaan saksi)," ujar Juniver.

    Kendala teknis juga kerap mewarnai proses persidangan. Hal tersebut dipengaruhi keterbatasan sarana serta prasarana seperti perangkat elektronik, koneksi internet dan penguasaan teknologi oleh beberapa pihak.

    "Tenaga IT yang terbatas menyebabkan persiapan persidangan virtual menjadi lamban. Terlebih jika mendapat kendala teknis di tengah sidang," ujar Juniver.

    Baca: Jaksa Agung Desak Sidang Daring Diatur KUHAP

    Di sisi lain, pelaksanaan persidangan daring belum diatur dalam pedoman hukum acara. Proses peradilan itu juga dinilai bertentangan dengan sejumlah pasal dalam KUHAP.

    Beberapa pasal yang bertentangan dengan pelaksanaan persidangan daring, yakni Pasal 153 KUHAP yang pada prinsipnya sidang pengadilan harus terbuka untuk umum. Putusan dapat batal demi hukum jika ketentuan pasal ini dilanggar.

    Kemudian, Pasal 154 KUHAP jo Pasal 196 KUHAP yang mengharuskan kehadiran terdakwa di ruang sidang. Pasal 159 KUHAP jo Pasal 160 KUHAP jo Pasal 167 KUHAP yang mengharuskan saksi hadir secara langsung (fisik) di ruang persidangan.

    Pasal 181 KUHAP yang pada prinsipnya menyebutkan majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti. Sedangkan beberapa persidangan saat ini barang bukti diperlihatkan melalui virtual.

    Ketentuan lainnya yang bertentangan yakni Pasal 227 ayat (2) KUHAP; Pasal 230 KUHAP; dan Pasal 184 KUHAP. Pasal 26 KUHAP jo Pasal 27 KUHAP jo Pasal 28 KUHAP jo Pasal 29 KUHAP mengenai jangka waktu penahanan dikaitkan dengan penundaan sidang di masa kahar atau force majeure juga bertentangan dengan kebijakan persidangan daring.

    Juniver berharap diterbitkannya payung hukum persidangan daring yang mampu mengakomodasi semua pihak. "Supaya ada kepastian hukum tidak saling bertentangan secara prinsip dengan aturan-aturan dalam KUHAP," ucap Juniver.

    (JMS)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id