Pemerintah Diminta Lanjutkan Program Asimilasi Narapidana

    Medcom - 21 April 2020 10:51 WIB
    Pemerintah Diminta Lanjutkan Program Asimilasi Narapidana
    Napi sujud syukur setelah dibebaskan dari Lapas Kelas I Tanjung Gusta, Medan. Foto: Antara/Septianda Perdana
    Jakarta: Pemerintah diminta melanjutkan program pembauran atau asimilasi terhadap narapidana. Program yang dilaksanakan di masa pandemi covid-19 ini disebut efektif mengurangi daya tampung lembaga pemasyarakatan.

    "Terkait adanya kejahatan, itu tidak bisa dikaitkan dengan program asimilasi. Apalagi jumlahnya tidak sampai satu persen dan tak tercipta dari narapidana yang mendapat pembebasan lebih dulu," kata pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah, Selasa, 21 April 2020.

    Menurutnya, tanpa program asimilasi pun, kejahatan sudah merajalela. Untuk itu, kata dia, harus dipisahkan antara penegakan hukum dengan kriminalitas. Kejahatan muncul lebih karena pengaruh dari tingkat kemiskinan. 

    "Apalagi, di tengah pandemi covid-19 ini, banyak orang di-PHK, dirumahkan. Belum lagi dampak lain seperti fakir miskin, orang berpenghasilan rendah, hingga masyarakat rentan," ujar Trubus.

    Titik berat program asimilasi, lanjut dia, justru untuk mengurangi daya tampung di dalam lapas. Ini efektif dilakukan dibandingkan dengan membangun tempat baru yang sampai saat itu juga sulit terealisasi. 

    Namun, asimilasi juga perlu dievaluasi. Menurut Trubus, harus diseleksi secara ketat siapa yang bisa keluar. Bahkan, menurutnya, perlu juga dilakukan pemetaan dan klasifikasi untuk narapidana yang mendapatkan program asimilasi. 

    "Penjahat kambuhan jangan (dikeluarkan). Kalau yang umum, sudah menyadari, ya sudah. Karena sanksi sosial yang diterima juga sudah berat. Jadi, cukup masyarakat yang memberikan sanksi," kata dia.

    Pengurangan daya tampung di lapas mendesak dilakukan karena penyebaran covid-19 sudah merajalela. Pemerintah juga harus memikirkan keselamatan semua orang termasuk penghuni lapas. "Karena permasalahannya, bila sudah kena satu orang, yang lain pasti terjangkit. Jadi, potensi penularannya tinggi sekali."

    Baca: Yasonna Tak Puas dengan Program Pemulangan Napi

    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna H Laoly, meminta jajarannya mengevaluasi kebijakan asimilasi dan integrasi warga binaan di tengah pandemi virus korona (covid-19). Sebab banyak napi yang bebas tapi kembali berulah.
     
    "Ke depan, semua warga binaan kasus pencurian yang akan mendapat program asimilasi harus dipantau lagi rekam jejaknya. Apabila ada yang tidak benar, jangan diberikan asimilasi karena dapat merusak muruah dari program ini," ujar Yasonna dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin, 20 April 2020.
     
    Yasonna meminta warga binaan yang sudah dibebaskan untuk diawasi dengan ketat. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham juga diminta mengecek langsung ke keluarga tempat warga binaan yang menjalani asimilasi.

    Sebelumnya, Kemenkumham telah membebaskan lebih dari 35 ribu narapidana umum dan anak. Mereka bebas berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

    (UWA)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id