MK Tolak Gugatan UU Pilkada

    Fachri Audhia Hafiez - 20 Mei 2020 06:29 WIB
    MK Tolak Gugatan UU Pilkada
    Ilustrasi Gedung MK. Foto: Medcom.id/Meilikhah
    Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pilkada. Permohonan dinilai tidak memiliki kedudukan hukum.

    "Meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon," ujar Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Mei 2020.

    Dalam pertimbangannya, permohonan tersebut tidak ditemukan uraian mengenai kerugian hak konstitusional para pemohon yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 176 UU Pilkada. Para pemohon hanya menjelaskan hak konstitusionalnya dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

    Gugatan tidak menguraikan perlindungan seperti apa yang tidak diperoleh dengan tidak diisinya jabatan wakil gubernur dari kasus konkret yang disampaikan dalam permohonan. Pemohon hanya merasa tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, terutama saat Pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada 2017.

    "Namun para pemohon tidak dapat menerangkan kerugian konstitusional yang dialaminya tersebut," ucap Daniel.

    Baca: MK Tolak Uji Materi Soal Syarat Pemilih

    Putusan Nomor 7/PUU-XVIII/2020 tersebut diajukan oleh dua mahasiswa di sebuah perguruan tinggi swasta (PTS) di Jakarta, Michael dan Kexia Goutama. Pemohon mendalilkan Pasal 176 UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (3), dan Pasal 28I Ayat (5) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

    Pemohon menilai apabila seorang menteri dipilih presiden, kemudian mengundurkan diri, maka penggantinya tetap dipilih oleh presiden. Demikian juga seharusnya dengan kepala daerah. Ketika masyarakat memilih kepala daerah, pemilihan penggantinya mesti dipilih oleh masyarakat juga.

    Gugatan ini dilayangkan atas kasus konkret pada 2017 atas diangkatnya Djarot Syaiful Hidayat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kala itu Djarot menggantikan sisa masa jabatan Basuki 'Ahok' Tjahja Purnama yang tersangkut kasus pidana.

    Menurut pemohon, hal ini bermakna seseorang dapat saja menduduki suatu posisi kepala daerah tanpa melalui proses pilkada. Sehingga Pasal 176 UU Pilkada mencederai syarat 50 persen plus satu suara sebagai syarat penetapan calon kepala daerah.

    Penetapan seorang kepala daerah yang diatur dalam Pasal 54D UU Nomor 1 Tahun 2015 adalah mereka yang mendapatkan suara sah lebih dari 50 persen ditambah satu suara. Sedangkan angka apresiasi suatu partai politik tidak ada yang mencapai angka tersebut. Oleh karena itu, ketika wakil kepala daerah ditunjuk oleh partai politik tidak memenuhi syarat dalam melakukan penunjukan wakil kepala daerah.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id